POSKOTA.CO.ID - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Sosial RI dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui kolaborasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan tersebut digelar di Ruang Menteri Sosial, Lantai 1, Kementerian Sosial RI, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Senin (11/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua kementerian membahas berbagai langkah strategis untuk mengintegrasikan Program Sekolah Rakyat dengan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai wilayah Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah.
Baca Juga: Pastikan Hunian Layak, Mendagri Bersama Menteri PKP Tinjau Perumahan di Sorong
“Syarat program sekolah rakyat yaitu memiliki lahan 7-8 Ha yang dimiliki Pemerintah Kabupaten. Sesuai target Presiden Prabowo bahwa untuk penyediaan satu sekolah rakyat di satu kabupaten di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.
“Didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Menteri PKP yang sejak awal memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat,” lanjutnya.
Dalam diskusi tersebut, dibahas pula kondisi backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai sekitar 26,9 juta rumah. Pemerintah menilai bahwa penyediaan hunian layak menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Baca Juga: Pasar Ikan Hias TPHP Cengkareng Sepi Pengunjung, Dinas KPKP DKI Upayakan Omzet Pedagang Meningkat
Program Sekolah Rakyat sendiri tersebar di 166 titik di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik eksisting mencapai sekitar 14.913 siswa serta jumlah orang tua sekitar 13.942 orang. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran intervensi program perumahan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
