Tekanan terhadap hutan juga tercermin dari laju deforestasi yang masih tinggi. Data pemantauan menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 292.000 hektare hutan primer pada 2023 dan sekitar 175.000 hektare pada 2024.
Jika angka ini terus bertahan, maka dalam tahun 2045 Indonesia akan kehilangan lebih dari 3,3 juta hektar hutan lagi. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 59 persen deforestasi justru terjadi di dalam wilayah konsesi izin usaha yang sah, menunjukkan bahwa kehilangan hutan tidak lagi didominasi oleh perambahan kecil, tetapi oleh deforestasi terencana yang difasilitasi oleh instrumen perizinan negara.
Salah sebuah ancaman utama atas wilayah hutan adalah pemanfaatannya untuk proyek berskala besar. Ekspansi food estate di Papua Selatan, pengembangan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, serta pertambangan nikel dan proyek energi terus mendorong alih fungsi kawasan hutan.
Proyek-proyek ini membuka akses ke hutan primer, memicu fragmentasi habitat, dan merusak fungsi hidrologis lanskap. Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya tutupan hutan, tetapi juga meningkatnya risiko banjir, longsor, kekeringan, kebakaran gambut, serta penurunan kemampuan hutan menyerap karbon.
Ketika hutan kehilangan fungsi ekologisnya, krisis air, pangan, dan energi justru semakin dalam menciptakan lingkaran setan krisis ekologis di mana kebijakan pembangunan di satu sektor memperparah masalah di sektor lainnya.
Baca Juga: Krisis Air Bersih, Tagihan PDAM untuk Ratusan Warga di Bekasi Utara Tetap Jalan
Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos menegaskan bahwa pola pembangunan yang masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam justru memperbesar kerentanan bangsa terhadap bencana ekologis.
“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun tanpa tata kelola yang berkelanjutan dan berkeadilan, kekayaan tersebut justru dapat berubah menjadi sumber krisis ekologis dan sosial. Kita tidak bisa terus menjalankan pendekatan pembangunan yang memisahkan sektor hutan, pangan, energi, dan air. Semua harus dikelola secara terpadu dengan menjadikan daya dukung ekosistem sebagai fondasi utama pembangunan,” ujar Riki.
Manajer Advokasi Lingkungan Yayasan KEHATI Muhamad Burhanudin menjelaskan bahwa kegagalan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia pada dasarnya berakar pada pendekatan sektoral yang tidak terintegrasi.
“Selama ini setiap sektor berjalan dengan logikanya sendiri. Target energi bisa merusak hutan, ekspansi pangan merusak tata air, sedangkan industrialisasi menimbulkan polusi baru. Kondisi ini menciptakan ‘kanibalisme sektoral’ yang akhirnya melahirkan lingkaran setan krisis ekologis,” ucapnya.
Baca Juga: Pipa Gorong-Gorong Pecah, Warga Babelan Bekasi Krisis Air Bersih
Menurut KEHATI, jika pola business as usual terus berlangsung, Indonesia berisiko menghadapi krisis lingkungan permanen yang berdampak pada ketahanan pangan, energi, dan air nasional.
.jpg)
