“LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun dan tahun ini dinaikkan menjadi 7,8 juta ton. Tujuh puluh persen sekarang kita ambil dari Amerika, 30 persennya dari Middle East, dari Saudi Aramco,” kata Bahlil.
Namun, meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk membuat pemerintah menilai opsi pengalihan impor perlu dipercepat. Gangguan terhadap fasilitas energi di kawasan tersebut, termasuk yang berkaitan dengan Saudi Aramco, menjadi pertimbangan utama.
“Dinamika ketegangan di Timur Tengah, termasuk yang terkait Saudi Aramco, juga kena dampaknya. Maka alternatifnya kita switch sebagian untuk belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Kita tidak mau ambil risiko,” tegasnya.
Baca Juga: Cara Tukar Uang Baru Lebaran 2026 di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri
Dampak Penutupan Selat Hormuz terhadap Jalur Energi Dunia
Pengumuman penutupan Selat Hormuz oleh otoritas Iran memperburuk kekhawatiran global. Salah satu pejabat militer dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), Ebrahim Jabari, memperingatkan bahwa setiap kapal yang mencoba melintas akan menghadapi konsekuensi serius.
Selat Hormuz sendiri menjadi jalur yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Lebih dari 20 persen perdagangan minyak dunia melalui jalur ini, sehingga setiap gangguan dapat memicu lonjakan harga energi global dan mengancam stabilitas pasokan.
Dalam situasi ketidakpastian ini, pemerintah menegaskan bahwa diversifikasi sumber energi bukan lagi opsi tambahan, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas nasional.
Pengalihan impor dari kawasan rawan konflik ke wilayah aman dianggap langkah krusial agar Indonesia tidak terjebak dalam gejolak geopolitik jangka panjang.
