POSKOTA.CO.ID - Di tengah kota-kota besar yang kian menyesakkan, mimpi tentang rumah layak kini terasa seperti kemewahan. Pemerintah berupaya menjawabnya lewat berbagai program, termasuk skema rumah susun subsidi, sebuah terobosan untuk mengubah paradigma lama bahwa rumah harus berdiri di atas tanah sendiri. Kini, hunian vertikal dipromosikan sebagai solusi masa depan.
Namun, di balik janji efisiensi dan pemerataan akses, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, apakah Indonesia benar-benar siap menjalankan skema rusun subsidi secara berkelanjutan dan manusiawi?
Program rumah susun subsidi memang terdengar menjanjikan di atas kertas. Pemerintah menyebutnya sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan dan tingginya harga rumah tapak di wilayah perkotaan. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang mencapai lebih dari 56 persen penduduk tinggal di kota, tekanan terhadap ruang semakin tinggi (BPS, 2025).
Di sinilah rusun diharapkan menjadi solusi: efisien dalam ruang, terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan sesuai arah pembangunan berkelanjutan.
Namun, pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa membangun hunian vertikal tidak sama dengan membangun kehidupan vertikal. Banyak rumah susun di Indonesia berakhir menjadi sekadar tumpukan beton tanpa kehidupan sosial yang sehat. Beberapa rusun bahkan ditinggalkan penghuninya karena fasilitas tak memadai, biaya pemeliharaan tinggi, dan akses transportasi yang jauh dari tempat kerja (Katadata Insight Center, 2022).
Ironisnya, rusun yang dibangun dengan dalih subsidi justru kerap menjadi beban baru bagi penghuni berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tampaknya menyadari hal itu. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin program rusun subsidi sekadar menjadi proyek pembangunan tanpa arah sosial.
“Kami ingin memastikan rusun subsidi bukan hanya tentang jumlah unit, tetapi tentang kualitas hidup penghuninya,” ujar Maruarar saat meninjau kawasan Meikarta, Bekasi, yang diproyeksikan menjadi lokasi rusun bersubsidi.
Baca Juga: Profil Putri Intan Kasela: Usia, Orang Tua, dan Perannya sebagai Rusmiati di Film Kuyank 2026
Dalam kesempatan lain, ia juga menekankan pentingnya memastikan lokasi strategis dan keterjangkauan akses publik, agar rusun benar-benar bisa menjadi tempat tinggal layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tidak berhenti di situ, Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan target pemerintah untuk membangun ratusan rumah susun subsidi sepanjang tahun 2026, dengan skema pembiayaan yang melibatkan pemerintah, perbankan, dan swasta. Ia juga menggandeng berbagai pihak, termasuk perusahaan seperti Danantara, untuk memastikan pembangunan rusun dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi sosial.
Sikap tegasnya pun terlihat saat menanggapi penyalahgunaan program subsidi. “Kalau ada yang beli rusun subsidi lalu disewakan ke pihak lain, akan kami tindak,” tegasnya seperti dikutip dari berbagai pemberitaan di media.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Ara ingin mengembalikan semangat awal program subsidi yakni membantu yang membutuhkan, bukan dijadikan komoditas.
Baca Juga: Seperti Apa Jam Kerja Dapur Program Makan Gratis? Ini Pembagian Tugas Pemorsian sampai Packing
Namun, meski niat dan arah kebijakan tampak jelas, tantangan implementasi di lapangan tetap besar. Sebagian besar proyek rusun masih berfokus pada kuantitas, berapa unit yang selesai dibangun, bukan pada bagaimana penghuni bisa hidup nyaman di dalamnya.
Padahal, jika kita belajar dari negara lain, keberhasilan program serupa justru terletak pada aspek sosial dan pengelolaan jangka panjang.
Hong Kong, misalnya, menghadapi keterbatasan lahan jauh lebih ekstrem daripada Indonesia. Namun sejak 1950-an, pemerintahnya berhasil mengembangkan Public Housing Scheme, yang kini menampung lebih dari 40 persen penduduk di apartemen bersubsidi (Wikipedia, 2025).
Pemerintah Hong Kong memastikan integrasi antara hunian, transportasi, dan ruang publik, sehingga warga berpenghasilan rendah tetap bisa tinggal dekat pusat kota (AP News, 2024). Meski masih ada antrean panjang dan masalah kepadatan, model ini terbukti menjaga stabilitas sosial di kota terpadat di dunia.
Swedia memberikan pelajaran berbeda lewat program legendaris “Million Programme” pada 1965–1974, di mana satu juta unit hunian baru, termasuk apartemen bersubsidi, dibangun dengan prinsip pemerataan sosial dan tata ruang manusiawi (Wikipedia, 2025).
Keberhasilan Swedia bukan hanya pada angka, tetapi pada pendekatan holistik yakni hunian disertai sekolah, taman, dan ruang sosial yang memperkuat kohesi komunitas.
Singapura menjadi contoh paling inspiratif. Melalui Housing and Development Board (HDB), pemerintahnya menyediakan rumah bagi lebih dari 80 persen warga, sebagian besar berupa apartemen bersubsidi (HDB Annual Report, 2024). Kuncinya ada pada tata kelola berupa regulasi kepemilikan yang ketat, distribusi sosial antar-etnis, dan fasilitas publik yang lengkap dalam radius berjalan kaki.
Bagi warga Singapura, tinggal di apartemen bukan sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan identitas nasional. Pemerintah menjadikan hunian vertikal sebagai simbol kesetaraan dan kebersamaan sosial.
Sementara itu, Jepang menekankan pengelolaan profesional dalam sistem social housing pasca-Perang Dunia II (Japan Housing Bureau, 2024). Pemerintah daerah di Jepang tidak hanya membangun, tapi juga mengelola hunian dengan mekanisme sewa jangka panjang dan subsidi fleksibel sesuai kebutuhan warga lanjut usia dan keluarga muda.
Keempat negara ini menunjukkan satu benang merah yakni subsidi bukan tujuan, tetapi instrumen kesejahteraan sosial. Hunian vertikal baru berfungsi ketika diikuti sistem pengelolaan sosial yang kuat, kebijakan lintas sektor yang terintegrasi, dan keberpihakan nyata kepada kelompok rentan.
Indonesia bisa belajar dari situ. Menteri Maruarar telah membuka arah yang benar berupa kolaboratif, berpihak, dan terukur, tetapi langkah berikutnya harus memastikan agar pembangunan rusun subsidi tidak lagi dipandang sebagai proyek semata.
Pemerintah perlu memastikan adanya lembaga pengelola komunitas di setiap rusun, sistem pendampingan sosial, dan keterlibatan penghuni dalam merawat lingkungannya.
Selain itu, perlu ada kebijakan insentif transportasi dan kerja agar penghuni rusun tidak terjebak dalam biaya hidup tinggi karena lokasi hunian jauh dari pusat aktivitas ekonomi.
Masalah perumahan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Surabaya, dan Medan bukan hanya soal dinding dan atap. Ia adalah soal martabat manusia, tentang ruang untuk tumbuh, berinteraksi, dan merasa memiliki. Jika rusun subsidi gagal menjawab aspek itu, ia hanya akan menjadi menara beton tanpa jiwa.
Namun jika kebijakan Maruarar Sirait dijalankan konsisten dengan menyentuh aspek sosial, mengawasi penyaluran subsidi, dan memastikan keterjangkauan hidup, maka skema rumah susun subsidi bisa menjadi warisan penting pemerintahan saat ini. Sebuah bukti bahwa keadilan sosial dapat tumbuh di langit kota.
Tulisan ini ditulis oleh Ketua Tim Hubungan Media dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Ahmad Jayadi, S. Hum, MT.
.jpg)
