Tidak berhenti di situ, Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan target pemerintah untuk membangun ratusan rumah susun subsidi sepanjang tahun 2026, dengan skema pembiayaan yang melibatkan pemerintah, perbankan, dan swasta. Ia juga menggandeng berbagai pihak, termasuk perusahaan seperti Danantara, untuk memastikan pembangunan rusun dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi sosial.
Sikap tegasnya pun terlihat saat menanggapi penyalahgunaan program subsidi. “Kalau ada yang beli rusun subsidi lalu disewakan ke pihak lain, akan kami tindak,” tegasnya seperti dikutip dari berbagai pemberitaan di media.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Ara ingin mengembalikan semangat awal program subsidi yakni membantu yang membutuhkan, bukan dijadikan komoditas.
Baca Juga: Seperti Apa Jam Kerja Dapur Program Makan Gratis? Ini Pembagian Tugas Pemorsian sampai Packing
Namun, meski niat dan arah kebijakan tampak jelas, tantangan implementasi di lapangan tetap besar. Sebagian besar proyek rusun masih berfokus pada kuantitas, berapa unit yang selesai dibangun, bukan pada bagaimana penghuni bisa hidup nyaman di dalamnya.
Padahal, jika kita belajar dari negara lain, keberhasilan program serupa justru terletak pada aspek sosial dan pengelolaan jangka panjang.
Hong Kong, misalnya, menghadapi keterbatasan lahan jauh lebih ekstrem daripada Indonesia. Namun sejak 1950-an, pemerintahnya berhasil mengembangkan Public Housing Scheme, yang kini menampung lebih dari 40 persen penduduk di apartemen bersubsidi (Wikipedia, 2025).
Pemerintah Hong Kong memastikan integrasi antara hunian, transportasi, dan ruang publik, sehingga warga berpenghasilan rendah tetap bisa tinggal dekat pusat kota (AP News, 2024). Meski masih ada antrean panjang dan masalah kepadatan, model ini terbukti menjaga stabilitas sosial di kota terpadat di dunia.
Swedia memberikan pelajaran berbeda lewat program legendaris “Million Programme” pada 1965–1974, di mana satu juta unit hunian baru, termasuk apartemen bersubsidi, dibangun dengan prinsip pemerataan sosial dan tata ruang manusiawi (Wikipedia, 2025).
Keberhasilan Swedia bukan hanya pada angka, tetapi pada pendekatan holistik yakni hunian disertai sekolah, taman, dan ruang sosial yang memperkuat kohesi komunitas.
Singapura menjadi contoh paling inspiratif. Melalui Housing and Development Board (HDB), pemerintahnya menyediakan rumah bagi lebih dari 80 persen warga, sebagian besar berupa apartemen bersubsidi (HDB Annual Report, 2024). Kuncinya ada pada tata kelola berupa regulasi kepemilikan yang ketat, distribusi sosial antar-etnis, dan fasilitas publik yang lengkap dalam radius berjalan kaki.
Bagi warga Singapura, tinggal di apartemen bukan sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan identitas nasional. Pemerintah menjadikan hunian vertikal sebagai simbol kesetaraan dan kebersamaan sosial.
.jpg)
