Oleh: Yudhie Haryono (CEO Nusantara Centre)
Jika negara ini adalah perusahaan umum, kita pastikan sudah lama tak ada pembagian dividen. Ya, dividen adalah pembagian laba bersih untuk pemegang saham (warga negara).
Mengapa tesisnya demikian? Karena lima hal fundamental. Pertama, stabilnya angka kemiskinan. Per Maret 2025 tercatat sebesar 28,85 juta orang atau sekitar 9,97 persen dari total populasi. Kita juara dunia kedua, hanya kalah sama Zimbabwe (WB, 2025/2026).
Kedua, stabilnya angka ketimpangan dan kesenjangan. Jika diukur dengan Gini Ratio, tercatat sebesar 0,395 pada Maret 2025. Ketimpangan Indonesia peringkat keenam di dunia. Saat ini, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih dari jumlah total 100 juta orang miskin (WB, 2025/2026).
Ketiga, stabilnya angka pengangguran. Per Maret 2025 tercatat sebanyak 9,28 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,76 persen.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Mengakhiri Mimpi Makmur
Keempat, meningkatnya jumlah utang pemerintah. Per Maret 2025 tercatat sebesar Rp8.902,69 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,98 persen. Utang ini terus meningkat karena "kita tidak mau menemukan solusinya".
Kelima, masih bercokolnya ekonom neoliberal dan dijalankannya sistem ekonomi pasar bebas dengan bukti tidak adanya undang-undang sistem ekonomi pancasila. Dengan agensi dan mazhab ini, agenda kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan dikte invasi ekonomi tidak pernah akan dihapuskan. Sebaliknya justru "dipelihara negara" demi berlanjutnya oligarki dan konglomerasi di republik.
Alih-alih menikam habis postulat itu, agensi ini mentradisikan agenda KKN di semua tempat dan waktu. Kita ini negara terkorup keenam di Asean dari 10 yang disurvey (CPI, 2024/2025).
Cengkraman agensi dan agenda neoliberalis ini kuat karena tersebar, terstruktur dan masif di semua lembaga negara. Bahkan, alat untuk menghancurkan sistemnya sendiri bisa menjadi komoditas yang dijual demi keuntungan mereka. "Golek sego lan rupo nganggo sekabehane," itulah ontologi neoliberalisme.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Jejak Jahat Ekonomi Kolonial
