“Berita menjadi bias tak lepas dari adanya munculnya pernyataan sejumlah parpol pendukung pemerintah yang sependapat bahwa pilkada dipilih oleh DPRD.Sementara sejumlah parpol lainnya tidak sependapat atau belum menentukan sikap,” urai Yudi.
“Di sisi lain sejak bergulir wacana pilkada oleh DPRD mencuat, penolakan dari sejumlah pihak,masyarakat sipil terus menguat,” kata Heri.
“Penjelasan pimpinan DPR tak akan ada perubahan sistem pilkada dari langsung oleh DPRD, dapat ditafsirkan untuk merespons kehendak publik,” kata mas Bro.
Baca Juga: Seperti Apa Jam Kerja Dapur Program Makan Gratis? Ini Pembagian Tugas Pemorsian sampai Packing
“Tapi kata sejumlah pakar, pilkada langsung atau tidak langsung, tetap membutuhkan prasyarat utama, yakni parpol yang sehat dan berfungsi secara optimal,” kata Heri.
“Berarti yang harus dibenahi penguatan lembaga parpol serta menghapus politik berbiaya tinggi,” kata Yudi.
“Karena, masih menurut sejumlah pakar, sebagian besar persoalan demokrasi berakar pada kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan,” jelas mas Bro.
“Jika parpol masih rentan dikuasai oleh kepentingan pemilik modal, rekrutmen kepemimpinan akan dipengaruhi oleh kepentingan lain. Karenanya perlu kemandirian parpol, termasuk dalam menyiapkan calon pemimpin bangsa,” kata Heri. (Joko Lestari)
