“Tapi ingat kehendak yang mencuat pilkada tetap dilakukan secara langsung,” kata Heri.
“Jika itu yang menjadi kehendak, bagaimana sistem pilkada langsung tidak menimbulkan politik berbiaya tinggi. Jika tetap saja perlu modal politik besar, akan tetap berpotensi t kepala daerah terjerat korupsi,” kata mas Bro.
“Ini yang harus dicarikan solusi, polanya seperti apa. Apakah dengan e-vote biaya pilkada akan lebih murah, tapi tidak memundurkan pelaksanaan demokrasi," urai Heri.
“Itu salah satu di antaranya, diyakini masih banyak lainnya. Jika berlangsung seperti sekarang dengan segala risikonya,” ujar mas Bro. (Joko Lestari)
