Penyaluran KUR 2025 Capai Rp270 Triliun, Debitur Baru Lampaui Target

Rabu 21 Jan 2026, 18:52 WIB
Ilustrasi - Realisasi KUR 2025 mencapai Rp270 triliun dari target Rp280 triliun. Program ini menjangkau jutaan pelaku UMKM dan mencatatkan capaian debitur baru yang melampaui target pemerintah. (Sumber: Istimewa)

Ilustrasi - Realisasi KUR 2025 mencapai Rp270 triliun dari target Rp280 triliun. Program ini menjangkau jutaan pelaku UMKM dan mencatatkan capaian debitur baru yang melampaui target pemerintah. (Sumber: Istimewa)

POSKOTA.CO.ID - Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) sepanjang tahun 2025 mencatatkan kinerja yang solid dan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program pembiayaan ini dinilai mampu memperluas akses modal usaha sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan bahwa realisasi penyaluran KUR 2025 hampir mencapai target nasional.

Dari sisi nominal, dana yang telah disalurkan menunjukkan capaian yang signifikan dan mencerminkan tingginya minat pelaku usaha dalam memanfaatkan skema pembiayaan bersubsidi tersebut.

Baca Juga: Bunga 6 Persen, Ini Perhitungan Cicilan KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Tidak hanya dari sisi nilai penyaluran, program KUR juga menunjukkan dampak positif melalui peningkatan jumlah debitur, khususnya debitur baru.

Capaian ini mempertegas peran KUR sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus pendorong perluasan lapangan kerja di berbagai sektor usaha.

Debitur Baru KUR Lampaui Target Pemerintah

Jumlah debitur KUR 2025 tercatat mencapai 4,58 juta orang. Dari angka tersebut, sebanyak 2,7 juta di antaranya merupakan debitur baru yang baru pertama kali mengakses pembiayaan KUR.

“Artinya, capaian debitur baru melampaui target yaitu menjadi 117 persen,” ujar Maman Abdurrahman Menteri UMKM menyampaikan capaian tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa 20 Januari 2026.

Selain debitur baru, pemerintah juga mencatat peningkatan signifikan pada debitur graduasi atau pelaku usaha yang berhasil naik kelas setelah mendapatkan pembiayaan KUR. Realisasi debitur graduasi bahkan mencapai 131 persen dari target yang ditetapkan.

Baca Juga: KUR BRI 2026 Resmi Dibuka, UMKM Bisa Ajukan Pinjaman hingga Rp500 Juta, Ini Rincian Cicilannya

KUR Berkontribusi Besar terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Program KUR tidak hanya berdampak pada akses permodalan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), setiap debitur KUR rata-rata mampu menyerap 2 hingga 3 tenaga kerja.

Dengan jumlah debitur yang ada, potensi penyerapan tenaga kerja dari program ini diperkirakan mencapai 7,7 juta hingga 11,6 juta orang di seluruh Indonesia.

“Meski positif, mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor informal. Ke depan, kami akan merumuskan strategi agar pekerja hasil program KUR dapat masuk sektor formal, sehingga memperoleh jaminan dan perlindungan lebih baik,” kata Maman.

Alokasi KUR ke Sektor Produksi Pecahkan Rekor

Tahun 2025 menjadi catatan penting dalam sejarah pelaksanaan KUR nasional. Untuk pertama kalinya, alokasi pembiayaan ke sektor produksi berhasil melampaui batas minimal yang ditetapkan pemerintah.

Penyaluran KUR ke sektor produksi tercatat mencapai 60,7 persen atau setara Rp163 triliun, melampaui target 60 persen. Capaian ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis usaha produktif.

Baca Juga: Simulasi KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp2 Jutaan Per Bulan

Dorong Daya Saing UMKM Lewat Perizinan dan Sertifikasi

Selain pembiayaan, Kementerian UMKM juga fokus memperkuat daya saing pelaku usaha melalui kemudahan perizinan dan sertifikasi. Sepanjang 2025, berbagai capaian berhasil diraih, mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga sertifikasi produk.

Tercatat sebanyak 3 juta NIB diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2,8 juta sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta lebih dari 1 juta sertifikasi SNI Bina UMK dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Maman menegaskan bahwa meskipun sertifikasi tersebut bukan kewenangan langsung Kementerian UMKM, pihaknya tetap berperan aktif dalam mendorong sinergi dengan lembaga terkait agar jumlah sertifikasi bagi pelaku UMKM terus meningkat.


Berita Terkait


News Update