Menurut Muhaimin (Kemenko Pemberdayaan Masyarakat), ODGJ membutuhkan jaminan sosial negara secara berkelanjutan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung proses pengobatan dan pemulihan sosial.
“Negara harus hadir untuk menjamin penghidupan mereka yang memang secara medis dan sosial tidak memungkinkan untuk mandiri,” ujar Muhaimin Iskandar dalam keterangan resminya.
Bagaimana Nasib Ibu Hamil dan Balita?
Selain tiga golongan utama tersebut, kategori ibu hamil dan balita tetap menjadi sasaran prioritas dalam program PKH dan BPNT. Namun, terdapat perbedaan perlakuan kebijakan.
Hingga saat ini, ibu hamil dan balita tetap menerima bansos sesuai ketentuan yang berlaku, terutama untuk mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak. Meski demikian, kepesertaan mereka akan beririsan dengan status usia produktif kepala keluarga.
Artinya, apabila kepala keluarga tergolong usia produktif, maka keluarga tersebut tetap berpotensi terdampak aturan batas maksimal kepesertaan lima tahun.
Skema Pembatasan Bansos bagi Usia Produktif
Pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan pembatasan bansos bagi KPM usia produktif. Dalam wacana tersebut, durasi kepesertaan PKH dan BPNT akan dibatasi maksimal lima tahun.
Setelah mencapai batas waktu tersebut, pencairan bansos akan terhenti secara otomatis melalui sistem, dengan tujuan mendorong proses graduasi mandiri dari garis kemiskinan.
Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.
Program PENA sebagai Jalan Pemberdayaan Ekonomi
Sebagai bentuk kompensasi dan strategi pemberdayaan, pemerintah mengarahkan KPM usia produktif untuk beralih ke Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Melalui program ini, KPM akan memperoleh modal usaha berkisar Rp5 juta hingga Rp6 juta, disertai pendampingan usaha. Pemerintah berharap skema ini menjadi stimulan ekonomi agar penerima bansos mampu membangun usaha produktif dan mandiri secara finansial.
Menunggu Juknis Resmi Pemerintah
Meski wacana kebijakan telah menguat, masyarakat dan para pendamping sosial masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari pemerintah pusat terkait detail implementasi aturan tersebut.
.jpg)
