POSKOTA.CO.ID - Ketegangan geopolitik kembali meningkat setelah Rusia secara terbuka mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat yang menggempur wilayah Venezuela. Moskow menilai langkah Washington tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.
Kecaman Rusia semakin menguat setelah Amerika Serikat dilaporkan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya.
Peristiwa itu memicu reaksi keras dari pemerintah Rusia yang menilai penangkapan kepala negara berdaulat sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam hubungan internasional.
Pada Sabtu, 3 Januari 2026, Kementerian Luar Negeri Rusia secara resmi menuntut agar Amerika Serikat segera membebaskan Nicolas Maduro dan sang istri.
Baca Juga: Fiersa Besari Cabut Laporan ke Polisi Soal Kasus Istri Ditabrak, Ini Alasannya
Dalam pernyataan resminya, Moskow menyebut penahanan tersebut sebagai bentuk intervensi langsung yang melanggar prinsip dasar kedaulatan negara.
“Penangkapan pemimpin negara yang sah merupakan pelanggaran berat dan preseden berbahaya bagi stabilitas global,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Sebagai respons cepat atas situasi yang memburuk, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov langsung melakukan komunikasi diplomatik dengan Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez.
Dalam percakapan tersebut, Lavrov menyampaikan solidaritas penuh Rusia kepada pemerintah dan rakyat Venezuela yang tengah menghadapi apa yang disebutnya sebagai agresi bersenjata.
Rusia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah yang diambil Caracas demi menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara. Meski demikian, Moskow juga mengimbau semua pihak agar menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang berpotensi meluas ke kawasan regional maupun internasional.
“Penting bagi seluruh aktor global untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mencegah situasi berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ujar seorang pejabat senior Rusia.
