Kendati demikian, pendekatan yang diambil saat ini tetap mengedepankan pencegahan yang humanis dan komprehensif, bukan semata-mata sanksi yang berpotensi berdampak luas terhadap keluarga rentan.
"Namun, pendekatan Pemprov saat ini tetap mengedepankan pencegahan humanis dan komprehensif, bukan sanksi yang bisa berdampak pada keluarga rentan secara keseluruhan," ujarnya.
Menurut Chico, program bansos seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan bantuan sosial lainnya dirancang untuk melindungi warga miskin dan kelompok rentan.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Tertinggi di Indonesia soal Penyalahgunaan Bansos untuk Judi Online
"Dan pencabutan harus sesuai regulasi yang ada serta mempertimbangkan dampak sosialnya. Kami akan terus koordinasi dengan DPRD dan Dinsos untuk evaluasi penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran," ujarnya.
Target Zero Tawuran 2026
Sejak November 2025 lalu, Gubernur Pramono Anung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Jaga Jakarta yang secara khusus bertugas menangani isu-isu kerawanan sosial di Jakarta.
Chico mengatakan, untuk kawasan-kawasan yang selama ini dikenal rawan konflik seperti Manggarai dan wilayah lain. Satgas Jaga Jakarta akan menjadi garda terdepan dalam upaya monitoring dan pencegahan.
"Untuk kawasan rawan seperti Manggarai, Satgas ini akan menjadi garda depan dalam monitoring dan pencegahan, termasuk program aduan #JagaJakarta yang bisa diakses warga untuk lapor potensi gesekan," kata Chico.
"Satgas ini melibatkan kolaborasi lintas elemen, termasuk Forkopimda (TNI-Polri), tokoh masyarakat, dan warga, dengan pendekatan humanis: informasi dini, koordinasi cepat, dan tindakan terukur," sambungnya.
Chico menegaskan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan kawasan Manggarai dan wilayah rawan lainnya mencapai kondisi zero tawuran di tahun 2026 ini.
"Tidak ada solusi instan, tapi dengan kolaborasi semua pihak insyaAllah bisa kita capai bersama," pungkasnya. (cr-4).
