Subhan mengatakan warga sepakat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan class action.
“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memberi ruang hukum bagi warga yang tidak menyetujui hasil musyawarah atau penilaian. Hak itu akan kami gunakan. Kami siap menggugat,” tegasnya.
Ia menegaskan warga mendukung pembangunan, namun menuntut keadilan.
“Kami tidak menolak tol, kami mendukung. Yang kami tolak adalah harganya. Harganya sangat tidak adil, sangat tidak manusiawi, dan menghinakan kami, orang tua kami, serta leluhur kami yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal di sini,” ucap Subhan.
Berdasarkan data forum warga, penolakan datang dari sekitar 316 peta bidang lahan di RW 09 dan RW 12.
“Kalau satu peta bidang rata-rata empat kepala keluarga, tinggal dikalikan saja. Dampaknya besar sekali,” ujar perwakilan warga. (cr-4)
