JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi memanfaatkan momentum pertumbuhan sektor akomodasi dan kuliner sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 9,55 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan III 2025.
Pertumbuhan itu tertinggi bila membandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Kondisi itu menunjukkan peningkatan aktivitas masyarakat di bidang pariwisata dan konsumsi jasa.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya menilai, tren tersebut sebagai sinyal positif bagi perekonomian Jakarta.
“Beberapa waktu terakhir, banyak event di Jakarta yang kembali menggeliat dan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal,” ujar Dimaz, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: DPRD Jakarta Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses ke-1 Masa Sidang I 2025-2026
Ia menjelaskan, kegiatan besar seperti konser musik dan festival memicu peningkatan pendapatan di berbagai sektor.
“Dampaknya tidak hanya dirasakan penyelenggara, tetapi juga hotel, restoran, transportasi daring, hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan,” terang Dimaz.
Menurut Dimaz, Pemprov DKI perlu menciptakan iklim kondusif bagi penyelenggaraan event. Sehingga perputaran ekonomi terus berlanjut.
Karena itu, ia juga mendorong event organizer lebih aktif menggelar kegiatan di Jakarta. “Efek penggandanya besar terhadap pendapatan daerah,” kata Dimaz.
Pertumbuhan sektor akomodasi dan kuliner menandakan daya beli masyarakat mulai pulih pascapandemi.
“Kalau kegiatan terus hidup, ekonomi daerah ikut bergerak dan pendapatan asli daerah bisa meningkat,” tutur Dimaz.
Sementara itu, Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin menjelaskan, kontribusi perekonomian Jakarta terhadap nasional mencapai 16,39 persen.
“Jakarta merupakan penggerak utama pertumbuhan di Pulau Jawa,” ungkap Nurul.
Di sisi lain, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Desie Christina Sari mengemukakan, Jakarta sebagai kota budaya, pariwisata dan pelajar, memiliki berbagai keistimewaan.
Sebagai kota pariwisata pusaka, Jakarta memiliki 47 museum yang tersebar di lima wilayah.
Memiliki salah satu stadion olahraga terbesar di dunia, pasar grosir terbesar di dunia, patung-patung ikonik yang menjadi kebanggaan nasional dan internasional.
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Termasuk DKI Jakarta. Sejak 2024, setelah status ibukota negara pindah ke Kalimantan Timur.
Kualitas Event Pariwisata
DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperbanyak jumlah acara atau event yang berkualitas di Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, peningkatan jumlah dan kualitas event dalam rangka mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di Jakarta.
Menurut Komisi B, melalui acara-acara yang berkualitas dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Termasuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. “Sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global,” kata Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Upaya tersebut di antaranya dengan memprioritaskan dan mengoptimalkan Monumen Nasional (Monas) sebagai Botanical Garden.
Baca Juga: DPRD Jakarta Dorong Perbaikan Maksimal Tanggul di Pesisir Utara
Memberikan ruang edukasi dan konservasi flora nusantara, serta pusat riset tanaman langka khas Indonesia.
Monas merupakan salah satu ikon Kota Jakarta juga sebagai ruang terbuka hijau yang luas. Di samping sebagai tempat rekreasi.
Keberadaan Monas dapat memberikan pengalaman wisata sejarah serta edukasi yang menarik bagi berbagai kalangan. Termasuk bagi anak-anak.
“Menjadi paru-paru kota sekaligus destinasi wisata edukatif ramah keluarga,” kata Nova.
Masifkan Budaya Betawi
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mendorong Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) dan Dinas Kebudayaan (Disbud) berkolaborasi mempromosikan Budaya Betawi melalui sektor pariwisata.
Hingga kini, menurut Ismail, Pemprov DKI belum masif dalam mengenalkan Budaya Betawi kepada wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.
Karena itu, perlu langkah optimistis agar Budaya Betawi dapat dikenal lagi di kancah internasional. “Sebenarnya Budaya Betawi punya potensi untuk dieskpos,” ujar Ismail.
Ismail memandang, masih terdapat sisi yang masih lemah dalam sinergitas antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Contoh antara Disparekraf dan Dinas Kebudayaan.
Sebelumnya, Ismail pernah mengusulkan melalui rapat agar disediakan sebuah tempat di lobi hotel untuk mempromosikan Budaya Betawi.
Kebutuhan tersebut untuk menampilkan beragam seni pertunjukan Budaya Betawi, seperti lenong, topeng belantek, tanjidor, ondel-ondel, rebana biang, seni tari, ondel-ondel dan sebagainya.
Dengan begitu, terjadi sinergitas antara Disparekraf dan Disbud dalam mempromosikan Budaya Betawi kepada wisatawan lokal maupun mancanegara.
Hal itu sebagai implementasi yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi.
“Dinas pariwisata, katakanlah yang membuat regulasi terkait penempatannya di tiap-tiap destinasi wiasata,” tandas politisi PKS itu.
Ia menambahkan, Dinas Kebudayaan bisa menyalurkan sekian banyak Sanggar Betawi dengan berbagai jenis ragam kesenian untuk mengisi ruang-ruang tersebut.
Selain itu, Ismail juga menyarankan agar Pemprov DKI mengenalkan Budaya Betawi melalui penjualan cinderamata dan kuliner khas Betawi.
Cinderamata yang dimaksud seperti baju dengan ikon Betawi, gantungan ondel-ondel, atau lukisan bernuansa Betawi.
Lalu, raga kuliner seperti bir pletok, kerak telor, kue cucur, dan lainnya, bisa diperkenalkan atau dijual melalui stand di tempat wisata, hotel, dan perkantoran.
“Sampai sekarang di Jakarta masih sulit (cenderamata) didapat. Berbeda sekali dengan di Jogja. Hal ini juga PR yang harus diselesaikan,” pungkas dia.
Pengembangan Setu Babakan
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin mengusulkan agar Dinas Kebudayaan merenovasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Menurut Dina, pelestarian Kebudayaan Betawi perlu menjadi prioritas. Mengingat, Jakarta akan beralih menjadi kota bisnis berskala global.
Renovasi juga bakal berdampak pada peningkatan minat kunjungan wisatawan PBB Setu Babakan.
“Pengamatan saya, Setu Babakan perlu ditata ulang agar bisa mengundang orang-orang berkunjung ke Setu Babakan,” kata Dina.
Akan tetapi, penataan Setu Babakan tidak menghilangkan esensi dari Budaya Betawi. Mengutamakan pada tata kelola dan fasilitas kawasan yang lebih aman, nyaman, dan informatif bagi pengunjung.
Dengan demikian, lanjut Dina, kawasan itu dapat menjadi kawasan wisata yang edukatif. Terutama dalam pelestarian Budaya Betawi.
Dina juga mengimbau dampak efisiensi pada Dinas Kebudayaan yang semula sebesar Rp695 miliar menjadi Rp480 miliar masih dapat memprioritaskan renovasi kawasan budaya tersebut.
Prioritas bertumpu pada pelayanan publik. “Kami berharap pelayanan publik di lokasi tersebut harus diutamakan dan harus berjalan,” ucap dia.
DPRD DKI Jakarta juga meminta Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memperkuat koordinasi lintas dinas dalam pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan.
Baca Juga: Ketua DPRD Jakarta Sebut Kesejahteraan Guru Masih Masih jadi Persoalan Serius
Koordinasi lintas dinas mampu menjaga kelestarian Budaya Betawi. Sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan tersebut. Sehingga terwujud destinasi wisata budaya unggulan di Jakarta.
Kawasan Setu Babakan, ungkap dia, punya potensi besar sebagai ruang edukasi dan rekreasi. Mencerminkan identitas asli Betawi.
Pengelolaan kawasan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur. Mulai dari Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
Melalui kolaborasi lintas instansi, kawasan Setu Babakan bisa menjadi ruang pelestarian Budaya Betawi. Dengan demikian, Setu Babakan akan berkembang menjadi destinasi wisata budaya yang nyaman dan berdaya tarik tinggi bagi pengunjung. Baik pengunjung lokal maupun internasional. (*)
