Dengan begitu, terjadi sinergitas antara Disparekraf dan Disbud dalam mempromosikan Budaya Betawi kepada wisatawan lokal maupun mancanegara.
Hal itu sebagai implementasi yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi.
“Dinas pariwisata, katakanlah yang membuat regulasi terkait penempatannya di tiap-tiap destinasi wiasata,” tandas politisi PKS itu.
Ia menambahkan, Dinas Kebudayaan bisa menyalurkan sekian banyak Sanggar Betawi dengan berbagai jenis ragam kesenian untuk mengisi ruang-ruang tersebut.
Selain itu, Ismail juga menyarankan agar Pemprov DKI mengenalkan Budaya Betawi melalui penjualan cinderamata dan kuliner khas Betawi.
Cinderamata yang dimaksud seperti baju dengan ikon Betawi, gantungan ondel-ondel, atau lukisan bernuansa Betawi.
Lalu, raga kuliner seperti bir pletok, kerak telor, kue cucur, dan lainnya, bisa diperkenalkan atau dijual melalui stand di tempat wisata, hotel, dan perkantoran.
“Sampai sekarang di Jakarta masih sulit (cenderamata) didapat. Berbeda sekali dengan di Jogja. Hal ini juga PR yang harus diselesaikan,” pungkas dia.
Pengembangan Setu Babakan
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin mengusulkan agar Dinas Kebudayaan merenovasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Menurut Dina, pelestarian Kebudayaan Betawi perlu menjadi prioritas. Mengingat, Jakarta akan beralih menjadi kota bisnis berskala global.
Renovasi juga bakal berdampak pada peningkatan minat kunjungan wisatawan PBB Setu Babakan.
“Pengamatan saya, Setu Babakan perlu ditata ulang agar bisa mengundang orang-orang berkunjung ke Setu Babakan,” kata Dina.
