Selain itu, Yayat mengungkapkan, faktor ekonomi masyarakat setempat turut menjadi tantangan tersendiri.
Mayoritas warga Muara Angke yang merupakan kelompok berpenghasilan rendah memiliki kemampuan bayar yang terbatas untuk layanan air perpipaan.
“Willingness to pay di sana tidak seperti di wilayah elit Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Wilayah seperti Muara Angke itu kan wilayah yang harga airnya disubsidi,” ujarnya.
Yayat menyebut, kondisi ini membuat PAM Jaya harus mempertimbangkan antara fungsi sosial dan orientasi bisnis. Di satu sisi, warga berhak mendapat akses air bersih layak. di sisi lain, investasi besar yang dikeluarkan harus kembali agar perusahaan tetap sehat secara finansial.
Baca Juga: Warga Muara Angke Jakut Harus Beli Air Bersih dari Jeriken
Menurut Yayat, ada tiga hambatan utama yang membuat penyediaan air bersih di Muara Angke menjadi persoalan panjang.
1. Kondisi permukiman yang padat dan kumuh, sehingga menyulitkan pemasangan infrastruktur perpipaan.
2. Biaya pembangunan jaringan yang sangat tinggi, khususnya untuk menjangkau gang-gang kecil dan rumah-rumah tak teratur.
3. Nilai jual air yang rendah, karena sebagian besar pelanggan membutuhkan subsidi sehingga pendapatan perusahaan tidak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan.
“Apalagi jika sistem jaringannya harus menyentuh sampai lingkungan perumahan yang tidak teratur, padat, dan kumuh. Ini tantangan tersendiri,” kata Yayat.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, PAM Jaya harus menimbang apakah akan mengedepankan konsep pelayanan sosial atau tetap menjalankan konsep bisnis.
Menurut dia, jika semata mengandalkan orientasi pengembalian investasi, maka harga air harus disesuaikan dengan biaya pemasangan jaringan yang besar.
