JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Aktivitas keseharian warga di Kampung Ujung, Kebon Nanas, Jakarta Timur, berlangsung seperti biasa di tengah rencana relokasi oleh Pemkot Jakarta Timur (Jaktim).
Warga Kampung Ujung yang tinggal di atas tanah makam Tionghoa bakal direlokasi. Deretan bangunan semi permanen berjajar rapat, sebagian dihiasi warung kecil, kursi-kursi plastik, hingga mainan anak-anak yang berserakan di jalan setapak.
Meski berada di wilayah yang kerap dianggap tidak layak, warga justru menyebut kampung itu sebagai tempat yang memberi mereka tumpuan bertahan hidup.
Pemukiman yang telah dihuni warga selama puluhan tahun itu memiliki fasilitas sederhana yang mereka bangun swadaya, mulai dari lapangan bulu tangkis, aula kecil, hingga perpustakaan untuk anak-anak.
Baca Juga: Warga Srimukti Bekasi Akui Dipalak Oknum Desa seusai Terima Kompensasi Penggusuran
Ketua Lingkungan Kampung Ujung, Nuriyadi, 52 tahun, menyampaikan bahwa terdapat 96 kepala keluarga yang tinggal di lokasi tersebut. Ia sendiri sudah tinggal sejak tahun 2000 karena mengikuti mertua.
“Yang paling lama tinggal di sini ada yang sudah 27 tahun, sebagian memang dari dulu sudah tinggal di sini,” ujar Nuryadi kepada Poskota, Minggu, 30 November 2025.
Namun, dikatakan Nuryadi, belakangan warga dikejutkan oleh surat undangan dari kecamatan yang berisi kewajiban mengosongkan area tersebut dalam waktu dua pekan, tanpa sosialisasi sebelumnya.
“Tiba-tiba dapat undangan untuk mengosongkan. Tidak ada pembicaraan dari awal, tidak ada sosialisasi. Tahu-tahu harus kosong dalam dua pekan,” ucap Nuryadi.
Menurut Nuriyadi, seluruh warga menolak direlokasi ke rumah susun karena merasa tidak mampu menanggung biaya hidup di sana.
“Rusun bukan solusi. Justru orang miskin makin miskin. Di sini kami tidak bayar. Kalau pindah ke rusun harus bayar. Warga di sini kerja serabutan. Kerja hari ini untuk makan hari ini,” kata Nuryadi.
Ia menilai relokasi tanpa pertimbangan ekonomi warga justru akan membuat mereka menjadi gelandangan baru.
“Kalau sudah nggak bisa bayar, turun ke jalan lagi. Itu beban untuk pemerintah juga,” ungkap Nuryadi.
Para warga, dikatakan Nuryadi, berharap pemerintah memberikan solusi yang benar-benar mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka, bukan memindahkan mereka ke tempat yang tidak mampu mereka bayar.
Selain itu, Nuriyadi menjelaskan bahwa penghasilan warga Kampung Ujung sangat minim.
“Kerjanya serabutan, jualan kecil-kecilan, jual tisu, apa saja. Tidak ada yang tetap. Makanya pindah ke rusun itu berat,” katanya.
Nuryadi juga menginginkan pemerintah mempertimbangkan masa depan anak-anak mereka.
“Kami tinggal di sini untuk membesarkan anak-anak, menyekolahkan mereka. Saya juga ingin anak saya seperti anak-anak pejabat, punya masa depan,” ujarnya.
Nuriyadi berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengambil tindakan yang membuat warga semakin terpuruk.
“Ingin dimanusiakan. Pemerintah bilang ingin mengurangi kemiskinan. Tapi kalau kami dipindahkan ke rusun tanpa bisa bayar, itu memiskinkan. Sampai mati pun tidak akan punya tempat,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat ingin tetap tinggal di lokasi tersebut sambil mencari jalan terbaik untuk masa depan keluarga masing-masing.
"Saya tinggal di sini ingin tetap bertahan sambil membesarkan. Sambil berpikir mencari jalan keluarnya untuk ke depannya. Saya ingin tetap tinggal di sini untuk memikirkan untuk anak-anak kita ke depannya," ungkap dia.
Warga lainnya, Heru 46 tahun, salah satu warga, mengaku tinggal bersama istri dan dua anaknya. Ia sudah menetap di Kampung Ujung sejak tahun 2010 karena tidak memiliki kemampuan untuk menyewa kontrakan.
“Kalau penghasilan saya, ya seadanya. Hari ini kerja buat besok pun belum tentu cukup,” ujar Heru.
Ia bekerja serabutan di bidang kebersihan secara swadaya. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan seringkali harus menyisihkan Rp10.000 untuk uang sekolah anaknya.
Menurutnya, mayoritas warga Kampung Ujung bekerja tanpa pendapatan tetap. Banyak yang hanya memperoleh Rp20.000 sampai Rp30.000 per hari, sehingga memilih tinggal di kampung ini karena tidak perlu membayar sewa tempat tinggal.
Baca Juga: Warga Srimukti Bekasi Keluhkan Dugaan Data Fiktif Kompensasi Penggusuran Bangunan
“Kita tinggal di sini karena tuntutan. Mau tinggal di mana lagi? Ngontrak enggak kuat bayar. Yang penting bisa meneduh dan anak-anak bisa sekolah,” kata Heru.
Rencana pemerintah untuk merelokasi warga ke rumah susun membuat warga waswas dan menolak. Heru menilai rusun bukan solusi bagi mereka yang penghasilannya sangat rendah.
“Kalau hasil sedikit dibawa ke rumah susun, ya makin kacau. Di rusun harus bayar. Untuk makan saja susah, apalagi bayar sewa,” ucap Heru.
Heru meminta pemerintah tidak hanya memikirkan program, tetapi juga melihat kondisi ekonomi warga.
“Kita ini manusia, warga DKI. Dimanusiakanlah. Kita siap ikut program pemerintah, tapi kalau relokasi, ya pikir dulu. Kita masih punya anak-anak yang sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, warga bertahan di kampung tersebut karena di sanalah mereka dapat menyekolahkan dan membesarkan anak-anak dengan biaya hidup yang lebih terjangkau.
Heru menegaskan bahwa warga Kampung Ujung bukan pendatang ilegal. Sebagian besar sudah tinggal belasan hingga puluhan tahun dan memiliki identitas resmi.
“KTP ada semua. Warga DKI,” katanya.
Heru berharap Pemprov DKI tidak mengambil keputusan sepihak mengenai relokasi, terutama karena warga tidak mendapatkan sosialisasi awal.
Ia meminta pemerintah memikirkan skema yang benar-benar mampu mengangkat taraf hidup warga miskin, bukan memindahkan mereka ke tempat yang justru menambah beban ekonomi.
“Kalau ke rusun itu selamanya bayar, enggak akan punya. Kita ingin punya masa depan untuk anak-anak. Ingin hidup layak seperti warga lainnya,” kata Heru.
Ia menyebut, warga Kampung Ujung bukan menolak pembangunan, namun memohon agar pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi mereka.
“Kita ini ingin dimanusiakan. Kita warga Jakarta juga punya hak. Tolong dipikirkan dulu sebelum memutuskan relokasi,” ungkap Heru. (cr-4)
