Ia menilai relokasi tanpa pertimbangan ekonomi warga justru akan membuat mereka menjadi gelandangan baru.
“Kalau sudah nggak bisa bayar, turun ke jalan lagi. Itu beban untuk pemerintah juga,” ungkap Nuryadi.
Para warga, dikatakan Nuryadi, berharap pemerintah memberikan solusi yang benar-benar mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka, bukan memindahkan mereka ke tempat yang tidak mampu mereka bayar.
Selain itu, Nuriyadi menjelaskan bahwa penghasilan warga Kampung Ujung sangat minim.
“Kerjanya serabutan, jualan kecil-kecilan, jual tisu, apa saja. Tidak ada yang tetap. Makanya pindah ke rusun itu berat,” katanya.
Nuryadi juga menginginkan pemerintah mempertimbangkan masa depan anak-anak mereka.
“Kami tinggal di sini untuk membesarkan anak-anak, menyekolahkan mereka. Saya juga ingin anak saya seperti anak-anak pejabat, punya masa depan,” ujarnya.
Nuriyadi berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengambil tindakan yang membuat warga semakin terpuruk.
“Ingin dimanusiakan. Pemerintah bilang ingin mengurangi kemiskinan. Tapi kalau kami dipindahkan ke rusun tanpa bisa bayar, itu memiskinkan. Sampai mati pun tidak akan punya tempat,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat ingin tetap tinggal di lokasi tersebut sambil mencari jalan terbaik untuk masa depan keluarga masing-masing.
"Saya tinggal di sini ingin tetap bertahan sambil membesarkan. Sambil berpikir mencari jalan keluarnya untuk ke depannya. Saya ingin tetap tinggal di sini untuk memikirkan untuk anak-anak kita ke depannya," ungkap dia.
Warga lainnya, Heru 46 tahun, salah satu warga, mengaku tinggal bersama istri dan dua anaknya. Ia sudah menetap di Kampung Ujung sejak tahun 2010 karena tidak memiliki kemampuan untuk menyewa kontrakan.
