“Kalau penghasilan saya, ya seadanya. Hari ini kerja buat besok pun belum tentu cukup,” ujar Heru.
Ia bekerja serabutan di bidang kebersihan secara swadaya. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan seringkali harus menyisihkan Rp10.000 untuk uang sekolah anaknya.
Menurutnya, mayoritas warga Kampung Ujung bekerja tanpa pendapatan tetap. Banyak yang hanya memperoleh Rp20.000 sampai Rp30.000 per hari, sehingga memilih tinggal di kampung ini karena tidak perlu membayar sewa tempat tinggal.
Baca Juga: Warga Srimukti Bekasi Keluhkan Dugaan Data Fiktif Kompensasi Penggusuran Bangunan
“Kita tinggal di sini karena tuntutan. Mau tinggal di mana lagi? Ngontrak enggak kuat bayar. Yang penting bisa meneduh dan anak-anak bisa sekolah,” kata Heru.
Rencana pemerintah untuk merelokasi warga ke rumah susun membuat warga waswas dan menolak. Heru menilai rusun bukan solusi bagi mereka yang penghasilannya sangat rendah.
“Kalau hasil sedikit dibawa ke rumah susun, ya makin kacau. Di rusun harus bayar. Untuk makan saja susah, apalagi bayar sewa,” ucap Heru.
Heru meminta pemerintah tidak hanya memikirkan program, tetapi juga melihat kondisi ekonomi warga.
“Kita ini manusia, warga DKI. Dimanusiakanlah. Kita siap ikut program pemerintah, tapi kalau relokasi, ya pikir dulu. Kita masih punya anak-anak yang sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, warga bertahan di kampung tersebut karena di sanalah mereka dapat menyekolahkan dan membesarkan anak-anak dengan biaya hidup yang lebih terjangkau.
Heru menegaskan bahwa warga Kampung Ujung bukan pendatang ilegal. Sebagian besar sudah tinggal belasan hingga puluhan tahun dan memiliki identitas resmi.
“KTP ada semua. Warga DKI,” katanya.
