“Ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, seperti pangan, rasa aman, hingga penghargaan, maka pelanggaran HAM mudah terjadi. Inilah sebabnya pembangunan dan perlindungan HAM harus berjalan beriringan,” ucpanya.
Kegiatan yang dikemas secara interaktif itu juga membahas keterkaitan antara Pancasila dan HAM. Abdul Karim menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah fondasi utama dalam menjaga hak-hak warga negara.
Menurutnya, sila-sila Pancasila mencerminkan semangat perlindungan HAM, mulai dari kebebasan beragama, persamaan kedudukan di depan hukum, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Negara kita adalah negara hukum. Semua warga negara, tanpa terkecuali, wajib menjunjung tinggi keadilan dan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, ia berharap pendidikan demokrasi bisa menjadi bekal penting bagi pemilih pemula dalam menentukan sikap politiknya secara rasional dan bertanggung jawab.
“Kalau generasi muda memahami arti demokrasi dan HAM sejak dini, maka masa depan bangsa ini akan lebih baik. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa kesadaran dari warganya,” tuturnya.
Sementara itu, aktivis sekalgus influencer, Sayekti Nawang Wulan mengajak generasi muda agar tidak hanya aktif di dunia digital, tetapi juga berperan dalam kehidupan demokrasi nyata.
“Anak muda harus kritis dan peka terhadap isu sosial. Gunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi,” katanya.
