JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga demokrasi kembali menjadi sorotan setelah pembentukan tim reformasi Polri oleh pemerintah.
Praktisi komunikasi politik, Ahmad F Ridha, mengatakan, polisi sejatinya merupakan bagian dari instrumen sipil yang berperan penting dalam penegakan hukum dan penertiban masyarakat.
Hanya saja, menurutnya, posisi dan fungsi Polri dalam struktur pemerintahan masih belum ditempatkan secara tegas dalam sistem hukum nasional.
"Polisi itu sebenarnya adalah instrumen sipil dalam melaksanakan pemerintahan, terutama dalam penertiban sipil. Tapi, masalahnya adalah ketidakjelasan mau menempatkan polisi ini sebagai apa," ujar Ridha dalam diskusi bertajuk Polri dalam Menjaga Demokrasi, Senin, 10 November 2025.
Ridha menilai, pembenahan Polri seharusnya tidak dilakukan secara parsial, namun harus diawali dari penataan produk hukum di tingkat atas.
Baca Juga: Pembentukan Komite Reformasi Polri Dipertanyakan
Dirinya juga menyoroti terkait belum adanya regulasi yang secara utuh mengatur keterkaitan antara institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK.
"Harusnya dibuat dulu satu produk hukum yang di atasnya. Jangan reformasi polisinya dulu. Karena, kalau wadah hukumnya belum jelas, reformasi itu hanya akan berujung pada pergantian pimpinan saja," ucap dia.
Di sisi lain, Ridha juga mempertanyakan arah reformasi Polri yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, reformasi harus menjawab aspek kelembagaan dan peran Polri dalam konteks sipil, bukan sekadar perombakan struktur atau pergantian jabatan.
"Reformasi Polri jangan-jangan ini hanya untuk menyenangkan satu dua pihak. Misalnya ada kelompok yang selalu protes," tuturnya.
