Menurutnya, sistem integrasi seharusnya tidak hanya berlaku untuk moda transportasi di bawah Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga diperluas ke moda nasional seperti KRL dan LRT Jabodebek yang dikelola PT KAI.
"Juga integrasi tarif jangan di transportasi yang dikelola Pemprov aja. Tapi juga mesti diintegrasikan ke transportasi massal yang dikelola KAI, kaya KRL dan LRT Jabodebek," ungkap Bayu.
"Jadi mengurangi beban masyarakat yang mesti pindah-pindah moda transportasi, bayarnya gak dobel-dobel," ujarnya.
Terkait wacana kenaikan tarif TransJakarta menjadi Rp5.000, Bayu mengaku khawatir langkah itu justru bisa membuat masyarakat kembali beralih ke kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor.
"Takutnya, kalau tarif naik, masyarakat malah milih naik kendaraan pribadi lagi, khususnya motor. Ongkos sehari buat bensin PP paling 10-20 ribu," ungkap dia. (cr-4)
