"Pada 2020, Pak Luhut disuruh menyelesaikan kasus ini dan katanya barangnya sudah busuk. Bukan saya membela Pak Luhut, tapi saya kira dia tidak ikut dari awal," jelasnya.
Mahfud juga menambahkan, Luhut selama ini dikenal sebagai pejabat yang disiplin dan loyal terhadap perintah pimpinan negara.
Menurutnya Luhut adalah sosok dengan latar belakang militer yang kuat, yang selalu menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
Baca Juga: Wamenkumham Ingatkan Regulasi Tembakau Harus Libatkan Semua Pihak
"Saya tahu karakternya Pak Luhut, kalau diberi tugas oleh presiden itu seperti di militer. Kalau atasan memberi perintah, ya harus diselesaikan tanpa banyak membantah," ungkap Mahfud.
Menurut Mahfud dalam tradisi militer, setiap tanggung jawab berada di tangan pemberi perintah.
Oleh sebab itu, jika ada persoalan dalam proyek yang kemudian ditugaskan kepada Luhut, maka tanggung jawab utamanya tetap berada di pihak yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan.
"Kalau di militer, kalau ada apa-apa, yang bertanggung jawab adalah atasan yang memberi tugas," tegasnya.
Pernyataan Mahfud MD ini menjadi klarifikasi penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penanganan proyek KCJB yang disebut-sebut mengalami pembengkakan biaya.
Sementara itu, KPK masih terus mendalami berbagai data dan dokumen terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
Kasus KCJB menjadi salah satu proyek strategis nasional yang paling diawasi karena melibatkan investasi besar dan kerja sama dengan pihak asing.
Hingga kini, belum ada nama resmi yang ditetapkan sebagai tersangka, namun proses penyelidikan masih berjalan di tingkat lembaga antikorupsi.
