POSKOTA.CO.ID - Puluhan akun media sosial mewarnai dinamika ruang digital Indonesia. Di satu sisi, langkah ini digaungkan sebagai upaya menegakkan etika dan melindungi martabat individu dari serangan personal.
Di sisi lain, ancaman hukum justru memicu perlawanan diam-diam, di mana meme yang dikritisi malah menyebar bagai bola liar. Insiden ini memantik pertanyaan besar: di manakah batas antara kebebasan berekspresi dan penghinaan di era digital?
Eskalasi konflik digital ini dipicu oleh sebaran meme yang menargetkan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Menanggapi hal ini, dua kekuatan, organisasi pemuda keagamaan dan underbow partai politik, bergerak hampir bersamaan dengan strategi yang berbeda namun tujuannya sama: meminta pertanggungjawaban para pembuat dan penyebar konten yang dianggap merusak.
Baca Juga: Sekjen Golkar Tak Tahu Ada Kader Laporkan Akun Penghina Bahlil ke Polisi
Dukungan dari Sipil: GPA dan Wacana Etika Digital
Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) secara tegas mendukung langkah hukum yang diambil kepolisian. Ketua Umum PP GPA, Aminullah Siagian, dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025, membedakan secara jelas antara kritik dan penghinaan.
"Kami mendukung langkah Polda Metro Jaya untuk menegakkan hukum secara profesional. Demokrasi bukan alasan untuk menghina. Kritik keras boleh, menghina jangan," tegas Aminullah.
Aminullah menekankan bahwa generasi muda harus menjadi pelopor peradaban digital yang sehat, bukan memperkeruh suasana dengan kebencian.
"Kita butuh politik gagasan, bukan politik penghinaan. Energi bangsa jangan dikorbankan untuk hal-hal destruktif," tambahnya, mendorong wacana tentang ruang digital yang produktif dan bermartabat.
Baca Juga: Sebut Ada Dinamika di Partai Golkar, Bahlil Lahadalia Singgung soal 'Gerakan Tambahan'
Aksi Hukum dari Politik: Underbow Golkar Bergerak
Di front yang lain, kekuatan politik langsung turun tangan. Relawan Pilar 08 dan DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), organisasi underbow Golkar, telah melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Bareskrim Polri untuk puluhan akun.
