Pemprov Jakarta Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Izin Sewa Kios di Pasar Barito, Satu Pedagang Kuasai 10-15 Kios

Sabtu 18 Okt 2025, 14:57 WIB
Ilustrasi, sejumlah pedagang di Pasar Barito, Jakarta Selatan, masih bertahan meski sudah diperingatkan untuk pindah, Minggu, 3 Agustus 2025. (Sumber: POSKOTA | Foto: Pandi Ramedhan)

Ilustrasi, sejumlah pedagang di Pasar Barito, Jakarta Selatan, masih bertahan meski sudah diperingatkan untuk pindah, Minggu, 3 Agustus 2025. (Sumber: POSKOTA | Foto: Pandi Ramedhan)

"Yang semestinya bisa berkontrak langsung dengan PPKUKM, jadi harus berkontrak dengan mereka yang memonopoli hak sewa kios," sambungnya.

Untuk mengakhiri praktik semacam ini, Ratu menyebut, pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan Sentra Fauna Lenteng Agung.

"Kawasan ini akan menjadi pusat perdagangan fauna yang lebih tertata dan berkeadilan bagi seluruh pedagang," ungkap Ratu.

Ratu mengungkapkan, pemerintah membuka kesempatan bagi pedagang Pasar Barito untuk berkolaborasi mengembangkan sentra baru tersebut.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov DKI juga telah menyiapkan paket insentif, mulai dari bebas sewa kios selama enam bulan pertama, kemudahan izin usaha, hingga pendampingan manajemen dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

"Sentra Fauna Lenteng Agung kami desain agar menjadi rumah baru bagi para pedagang. Di sana lebih bersih, aman, dan nyaman bagi pengunjung maupun hewan peliharaan," ujar dia.

Lantas, Ratu berharap, langkah ini bisa membuka lembaran baru dalam tata kelola perdagangan fauna di Jakarta lebih tertib, adil, dan memberikan ruang tumbuh bagi pedagang kecil.

Baca Juga: Menolak Direlokasi, Pedagang Pasar Barito Berunjuk Rasa di Depan Balai Kota

"Kami berkomitmen menciptakan ekosistem dagang yang sehat. Jadi mari kita bangun Sentra Fauna Lenteng Agung bersama-sama," ucap Ratu.

Sebelumnya, puluhan pedagang Pasar Barito menggeruduk Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025 untuk melakukan unjuk rasa menolak relokasi.

Massa aksi yang merupakan pedagang Pasar Barito ini menolak direlokasi ke Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang sudah disiapkan Pemprov Jakarta.

"Kami di sini juga bayar retribusi setiap bulan ke Pemerintah," kata orator aksi yang berorasi menyampaikan kekecewaannya terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.


Berita Terkait


News Update