Meski potensial, pemekaran Kabupaten Bogor juga menghadapi sejumlah tantangan:
- Moratorium pemekaran: Pemerintah pusat masih menutup pintu pemekaran wilayah hingga waktu yang belum ditentukan.
- Pembiayaan: Membentuk kabupaten baru membutuhkan biaya besar, mulai dari pembangunan kantor pemerintahan, infrastruktur, hingga SDM.
- Pembagian aset: Proses pemisahan aset, anggaran, dan administrasi antara kabupaten induk dengan daerah baru sering menimbulkan polemik.
- Kesiapan daerah: Pemerintah daerah baru harus memiliki rencana matang terkait tata ruang, birokrasi, dan potensi ekonomi lokal.
Banyak warga Bogor Timur dan Bogor Barat mendukung pemekaran ini dengan harapan pelayanan publik menjadi lebih cepat. Namun, ada juga yang khawatir pemekaran hanya akan menambah birokrasi tanpa memberikan manfaat signifikan.
Seorang warga Jonggol, misalnya, berharap agar pemekaran benar-benar diikuti peningkatan fasilitas umum, bukan sekadar perubahan administrasi. Sementara warga Leuwiliang menilai pemekaran bisa mempercepat pembangunan jalan dan infrastruktur dasar yang selama ini tertinggal.
Baca Juga: 11 Wisata Murah Jakarta, Seru Buat Liburan Hemat Bareng Keluarga
Pemekaran dalam Konteks Jawa Barat
Selain Bogor Timur dan Barat, Jawa Barat juga mengajukan sejumlah CDPOB lain, seperti Garut Utara, Sukabumi Utara, dan Indramayu Barat. Wacana ini mencerminkan kebutuhan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan.
Namun, rencana ini juga beririsan dengan wacana yang lebih besar, yakni pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi beberapa provinsi baru seperti Provinsi Sunda, Cirebon, atau Bogor Raya.
Rencana pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Bogor Barat adalah langkah besar yang berpotensi mengubah peta administratif Jawa Barat.
Meski memiliki banyak manfaat dari sisi pelayanan publik dan pembangunan, proses ini masih harus menunggu pencabutan moratorium pemekaran oleh Presiden.
Ke depan, jika terealisasi, dua kabupaten baru ini diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
