“Konon desakan reformasi agraria sudah sejak awal reformasi disampaikan, tapi belum membuahkan hasil. Kini desakan kembali disuarakan,” kata Yudi.
“Ini menjadi tantangan pemerintah dan DPR periode sekarang. Akankah tuntutan pembentukan dewan/lembaga atau badan Reformasi Agraria, dapat dipenuhi atau kembali ditolak,” ujar mas Bro.
“Sepertinya pembentukan badan reforma agraria sudah mendapat lampu hijau dari gedung parlemen,” ujar Heri.
“Seperti dikatakan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, DPR mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria,” kata Heri.
“Tidak itu saja hasil audiensi dengan sejumlah kementerian, DPR akan membentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan masa sidang DPR, pada 2 Oktober 2025,” kata mas Bro.
“Ini sejalan dengan kehendak para petani agar Dewan Reformasi Agraria Nasional, juga sudah dibentuk pada bulan Oktober, menyongsong Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap berusia satu tahun,” kata Heri.
“Lantas bagaimana dengan badan kesejahteraan petani?,” tanya Yudi.
“Semoga menyatu di dalamnya,” ujar Heri. (Joko Lestari)
