CIANJUR, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Karim, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan di aula Desa Nagrak, Kabupaten Cianjur.
Kegiatan ini diikuti masyarakat setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pekebun. Dalam paparannya, anggota Komisi IV DPRD Jabar itu menegaskan bahwa Perda Perkebunan menjadi pedoman perencanaan penyelenggaraan perkebunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan.
“Melalui perencanaan tersebut, regulasi ini mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman perkebunan,” kata Abdul Karim.
Ia menjelaskan, penerapan Perda memerlukan aspek penunjang seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan infrastruktur, serta kelancaran perizinan atau rekomendasi teknis perkebunan. Tujuan akhirnya adalah peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil perkebunan.
Baca Juga: Sosialisasi Perda Kepemudaan, Anggota DPRD Jabar Abdul Karim sebut Pemuda Aset Pembangunan Daerah
Abdul Karim juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap Perda tersebut. Dengan memahami regulasi, kata dia, masyarakat berhak menuntut pemerintah agar mendukung peningkatan kualitas produksi melalui berbagai kebijakan penunjang.
Pendampingan bagi pelaku usaha perkebunan, baik bermodal besar maupun kecil, juga masuk dalam agenda Perda ini agar pengelolaan lahan lebih berkelanjutan.
"Ini sejalan dengan visi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ini yang mendorong sejumlah kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor perkebunan," ucap anggota dewan Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cianjur ini.
Salah satunya adalah rencana penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan alih fungsi lahan perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus menjaga ketersediaan lahan produktif di Jawa Barat.
Selain itu, ditambahkan Abdul Karim, gubernur juga menggulirkan program pemulihan unsur hara tanah secara massal untuk mengatasi kejenuhan lahan akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan.
Di mana perbaikan kualitas tanah menjadi kunci dalam menjaga produktivitas perkebunan di Jawa Barat.
Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga tengah memperkuat infrastruktur pendukung serta mempercepat proses perizinan agar investasi di sektor perkebunan dapat berjalan lancar.
Gubernur bahkan menggandeng BUMN seperti Perhutani dan PTPN untuk mengoptimalkan aset perkebunan, termasuk rencana pengembangan pariwisata kebun teh yang melibatkan masyarakat lokal.
Karenanya dengan sinergi antara DPRD dengan Pemprov Jabar, Abdul Karim optimis bahwa sektor perkebunan akan menjadi salah kekuatan ekonomi berkelanjutan masyarakat tanpa mengganggu ekosistem lingkungan yang ada.
“Dengan adanya sosialisasi ini, saya berharap masyarakat Cianjur dan pelaku usaha perkebunan dapat memahami Perda, sehingga pengelolaan lahan lebih efektif dan benar-benar mendukung dan menjadi salah satu penopang pembangunan daerah,” ujar Abdul Karim.
