Ia juga memiliki kendaraan senilai Rp1,8 miliar, serta kas Rp529 juta. Namun, Mukhtarudin memiliki utang Rp606 juta yang mengurangi total bersih hartanya.
Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah dengan Harta Rp16,2 Miliar
Mochamad Irfan Yusuf, pejabat yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Penyelenggara Haji, melaporkan harta kekayaan senilai Rp16,2 miliar.
Hartanya terdiri dari enam bidang tanah di Jombang dan Surabaya, dengan total Rp13,2 miliar. Koleksi kendaraan sederhana seperti Mitsubishi Pajero Sport dan motor skutik menambah Rp505 juta. Sementara itu, kas yang dimiliki mencapai Rp2,4 miliar.
Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri dengan Harta Rp27,8 Miliar
Nama Dahnil Anzar Simanjuntak masuk jajaran pejabat kaya dengan total harta Rp27,8 miliar. Kekayaan ini sebagian besar berasal dari kas Rp13 miliar, disusul aset tanah Rp10,2 miliar di Tangerang Selatan dan Medan.
Ia juga tercatat memiliki tujuh kendaraan bernilai Rp3,9 miliar, serta harta bergerak Rp1,4 miliar. Kehadiran Dahnil sebagai Wamen Haji dan Umrah menunjukkan bahwa peran wakil menteri pun memiliki tanggung jawab besar, termasuk dalam hal akuntabilitas.
Baca Juga: Jukir Penganiaya Sekuriti Lansia di Depok Ditangkap
Kursi yang Masih Kosong: Menko Polkam dan Menpora
Meski sejumlah menteri baru sudah dilantik, masih ada kursi yang belum terisi secara definitif. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) untuk sementara dijabat ad interim oleh Sjafrie Sjamsoeddin yang juga Menteri Pertahanan.
Sementara itu, posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih kosong karena calon penggantinya belum dapat menghadiri pelantikan. Publik menunggu siapa sosok yang akan mengisi posisi strategis tersebut.
Di balik angka-angka LHKPN, ada sisi manusiawi yang perlu disorot. Publik bukan hanya ingin tahu siapa yang paling kaya, tetapi lebih pada integritas dan transparansi pejabat.
Masyarakat berharap pejabat yang memegang kekuasaan dan anggaran besar tidak terjebak dalam konflik kepentingan. Transparansi harta dianggap sebagai langkah preventif dalam mencegah praktik korupsi.
Selain itu, publik juga ingin melihat bagaimana kekayaan ini berdampak pada gaya kepemimpinan. Apakah pejabat kaya akan lebih berorientasi pada kepentingan rakyat atau justru terjebak dalam kepentingan pribadi?
Reshuffle Kabinet Merah Putih jilid II bukan hanya tentang pergantian figur politik, melainkan juga momentum untuk menegaskan kembali komitmen transparansi di tubuh pemerintahan.
