Belum lagi aksi "flexing" yang acap dipertontonkan di hadapan publik, di tengah kerja keras rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
Kita berharap erosi legitimasi moral dan sosial seperti ini tidak meluas, kian mendalam dan berkepanjangan.
Kuncinya kembali pada para pemimpin, elite politik untuk kian memperkuat legitimasi moral dengan lebih mengedepankan moralitas dalam melakukan manuver dan atraksi politiknya.
Mengedepankan sikap santun, saling menghargai, membangun empati, bukan antipati. Meniadakan arogansi,mau menang dan benar sendiri. Menjauhkan sifat “adigang (membanggakan kekuatan atau kekuasaan), adigung (kedudukan), lan adiguno (kepandaian dan kecerdikan).” Itulah moralitas politik sebagaimana nilai – nilai luhur Pancasila dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Melalui kolom ini, “Kopi Pagi Harmoko” sebulan lalu, tepatnya 4 Agustus 2025, saya menekankan pentingnya moralitas politik dalam menjaga tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Moralitas politik untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.
Baca Juga: Kopi Pagi: Aktualisasi Jati Diri
Kekuasaan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan diselewengkan untuk kesejahteraan pribadi, keluarganya serta koleganya.
Tak kalah pentingnya, para elite politik dan pejabat publik wajib bertanggung jawab atas ucapan dan tindakannya. Senantiasa membuka diri atas segala kritik sebagai bentuk pengawasan publik. Bukan sebaliknya mengkritik balik dengan mencari – cari alasan demi pembenaran diri.
Moralitas sering disebut sebagai kode etik untuk membantu bagi kita semua, tak terkecuali para elite politik dan pejabat publik dalam melakukan tindakan mana yang benar dan salah. Pantas dan tidak pantas, baik dan buruk.
Memandu agar kebijakan yang digulirkan searah dan selaras dengan kehendak publik, bukan kepentingan politik pribadi dan koleganya semata.
Rujukan moralitas tetap kepada nilai kejujuran, rasa hormat dan adanya tanggung jawab bersama mendorong terciptanya kebajikan dan kemaslahatan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
