POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat dalam upaya pemulihan fasilitas umum pascaunjuk rasa yang berlangsung pada akhir pekan ini.
Sejumlah halte TransJakarta, stasiun MRT, serta infrastruktur kota lainnya yang mengalami kerusakan langsung mendapat perhatian khusus dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Sebagai langkah darurat, Pemprov DKI memutuskan untuk menggratiskan layanan TransJakarta (TJ) dan MRT Jakarta selama satu pekan penuh, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025.
Kebijakan ini dimaksudkan agar mobilitas masyarakat tetap terjamin meski sebagian fasilitas transportasi publik sedang dalam tahap perbaikan.
Baca Juga: MUI Desak Hentikan Penjarahan, Serukan Massa untuk Dialog Tanpa Melanggar Hukum
Dalam keterangan resminya, Gubernur Pramono menyatakan telah meninjau langsung lokasi-lokasi yang terdampak kerusuhan, termasuk area Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, hingga sekitar Kompleks DPR RI.
Ia menegaskan Pemprov tidak akan menunda perbaikan, mengingat fasilitas transportasi publik merupakan urat nadi aktivitas warga ibu kota.
Sejumlah halte dan stasiun MRT mengalami kerusakan cukup parah, di antaranya sistem pembayaran elektronik TransJakarta yang terbakar serta pos polisi di kawasan Semanggi.
Untuk itu, perbaikan segera dilakukan agar pelayanan transportasi bisa kembali optimal.
Baca Juga: Apa yang Akan Terjadi Jika Kondisi Darurat Militer? Ini Bahayanya Bagi Warga Sipil
"Halte dan stasiun yang rusak harus segera diperbaiki. Kepala perangkat daerah saya minta proaktif turun ke lapangan. Di beberapa titik, perbaikan sudah mulai dilakukan, termasuk di Halte Slipi 1 yang mengalami kerusakan berat," ujar Pramono.
Meski beberapa fasilitas masih dalam tahap pemulihan, layanan TransJakarta dan MRT tetap dijalankan secara bertahap di halte dan stasiun yang masih berfungsi normal.
Hal ini dilakukan untuk menjaga aksesibilitas warga yang sangat bergantung pada moda transportasi tersebut.
Dengan pemberlakuan tarif gratis selama sepekan, diharapkan masyarakat tidak terbebani biaya transportasi sekaligus dapat mendukung kelancaran aktivitas pemulihan.
Baca Juga: PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Mulai 1 September
Selain perbaikan infrastruktur transportasi, Gubernur Pramono juga mengerahkan petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) serta Pasukan Pelangi untuk membersihkan kawasan terdampak. Ia menegaskan seluruh personel harus bekerja penuh waktu pada akhir pekan untuk mempercepat penataan kota.
"Ketika saya meninjau ke Sudirman hingga Gatot Subroto, masih terasa sisa gas air mata. Oleh karena itu, saya minta seluruh area segera dibersihkan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman," katanya.
Tidak hanya PPSU, aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI juga diminta tetap siaga dengan pola kerja 50 persen masuk dan 50 persen libur di akhir pekan. Langkah ini diambil agar koordinasi penanganan kebersihan, perbaikan, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat.
Langkah cepat Pemprov DKI mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mengingat transportasi publik merupakan layanan vital yang tidak boleh terhenti terlalu lama. Kebijakan tarif gratis TJ dan MRT diharapkan mampu membantu warga yang terdampak serta menjaga stabilitas sosial pascaunjuk rasa.
Gubernur Pramono menekankan bahwa pemulihan tidak hanya sebatas infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh sebab itu, koordinasi erat dengan pihak kepolisian, TNI, serta lembaga terkait terus dilakukan agar situasi ibu kota kembali kondusif.
