Baca Juga: Nasib Ahmad Sahroni, dari Bilang Pendemo 'Tolol' Kini Dicopot sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Postingan Jerome tersebut viral dan langsung menjadi sorotan. Ribuan netizen berduyun-duyun menyampaikan duka dan kemarahan yang sama di kolom komentar.
"Bener-bener menyesakkan," celetuk seorang netizen.
"Gini banget jadi rakyat biasa, bersuara dibalas nyawa," tambah yang lain.
Seorang pengguna lain menulis panjang, "Polisi itu sahabat rakyat, digaji pakai uang rakyat, maka tugas utamanya adalah melindungi rakyat, bukan menjadi tameng kekuasaan. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Affan Kurniawan... Lahul faatihah."
Kritik tajam juga dilayangkan, "Demo dianggap ancaman, bukan suara. Rakyat dianggap musuh, bukan tuan. Polisi dianggap pelindung, tapi faktanya ban kendaraan mereka lebih jujur daripada ucapannya."
Ini bukan pertama kalinya Jerome Polin menyuarakan kritiknya terhadap kebijakan dan gaya hidup para elite. Beberapa waktu terakhir, pria jebolan Universitas Waseda, Jepang, itu aktif menyoroti berbagai tunjangan mewah yang dinikmati anggota DPR.
Baca Juga: Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Usai Sebut Rakyat 'Tolol'
Dengan keahlian matematikanya, ia pernah mengkalkulasi tunjangan beras senilai Rp12 juta per bulan untuk anggota dewan. Dalam salah satu unggahannya, ia berkomentar, "'Tunjangan beras cuma dapet 12 juta per bulan'. CUMA???? Sadar gak 12 juta kalau dipakai buat beli beras aja bisa sebanyak apa?"
Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan dan anggaran untuk tunjangan-tunjangan tersebut, menyatakannya tidak masuk akal. Kritiknya berlanjut pada gaya hidup yang dinilainya tidak mewakili kondisi rakyat Indonesia yang sedang susah.
"DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Lah kalay rakyat susah, masa DPR-nya mewah?? wkwk," sindirnya dalam postingan seminggu lalu. "Rakyat mana yang diwakilkan???? Pejabat itu kan pelayan rakyat. Pelayan mana yang bisa hidup enak di saat Tuan-nya melarat?"
Tragedi Affan Kurniawan dan respons publik seperti yang disuarakan Jerome Polin kembali memantik perdebatan panjang tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, serta tanggung jawab para pemangku kebijakan terhadap mereka yang diwakilinya. Tuntutan untuk proses hukum yang transparan dan adil bagi korban terus bergema.
