POSKOTA.CO.ID - Sebuah insiden tragis mengoyak rasa kemanusiaan kita bersama. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol), meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Penjompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 28 Agustus 2025 malam.
Peristiwa memilukan ini terjadi di tengah kericuhan unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI. Kematian Affan tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, tetapi juga memicu gelombang kemarahan nasional.
Publik menuntut pertanggungjawaban dan keadilan atas tewasnya warga biasa yang hanya sedang mencari nafkah.
Di tengah luapan emosi masyarakat, suara Influencer ternama Jerome Polin turut menyuarakan kritik pedas. Melalui akun Instagram @jeromepolin, pria 27 tahun itu menyampaikan kegeraman dan keprihatinannya yang mendalam.
Baca Juga: Tolak Tantangan Debat Salsa, Ini Latar Belakang Pendidikan Ahmad Sahroni yang Dipertanyakan Netizen
"Rakyat ditabrak pakai mobil yang dibelinya pakai uang pajak rakyat," tulis Jerome Polin dengan nada geram.
"Rakyat yang ingin menuntuk HAK dan menyampaikan aspirasi ditindas oleh pihak yang gajinya dari uang pajak rakyat," imbuhnya, menyoroti ironi yang terlihat jelas dalam peristiwa ini.
Jerome juga tidak luput mengkritik sikap para wakil rakyat yang dinilainya abai. Ia menyindir para anggota dewan yang memilih bekerja dari rumah (WFH) saat unjuk rasa berlangsung, justru ketika suara rakyat seharusnya didengar.
"Wakil rakyat yang harusnya mendengarkan keluhan rakyat malah WFH di hari demo," sindirnya. "Malah ngatain rakyat 'tolol'. Malah semena-mena. Ironis... sedih sekali."
Dalam caption postingannya, Jerome Polin mengajak masyarakat untuk bergerak dan tidak lagi bersikap apatis. Ia menegaskan bahwa hak-hak rakyat harus diperjuangkan.
"Semua mata melihat. Sudah saatnya kita sadar dan melawan. Stop apatis atau kita akan kehilangan semua hak kita," tegasnya. "Rakyat sudah makin susah hidupnya, rakyat berhak menuntut keadilan."
Baca Juga: Nasib Ahmad Sahroni, dari Bilang Pendemo 'Tolol' Kini Dicopot sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Postingan Jerome tersebut viral dan langsung menjadi sorotan. Ribuan netizen berduyun-duyun menyampaikan duka dan kemarahan yang sama di kolom komentar.
"Bener-bener menyesakkan," celetuk seorang netizen.
"Gini banget jadi rakyat biasa, bersuara dibalas nyawa," tambah yang lain.
Seorang pengguna lain menulis panjang, "Polisi itu sahabat rakyat, digaji pakai uang rakyat, maka tugas utamanya adalah melindungi rakyat, bukan menjadi tameng kekuasaan. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Affan Kurniawan... Lahul faatihah."
Kritik tajam juga dilayangkan, "Demo dianggap ancaman, bukan suara. Rakyat dianggap musuh, bukan tuan. Polisi dianggap pelindung, tapi faktanya ban kendaraan mereka lebih jujur daripada ucapannya."
Ini bukan pertama kalinya Jerome Polin menyuarakan kritiknya terhadap kebijakan dan gaya hidup para elite. Beberapa waktu terakhir, pria jebolan Universitas Waseda, Jepang, itu aktif menyoroti berbagai tunjangan mewah yang dinikmati anggota DPR.
Baca Juga: Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Usai Sebut Rakyat 'Tolol'
Dengan keahlian matematikanya, ia pernah mengkalkulasi tunjangan beras senilai Rp12 juta per bulan untuk anggota dewan. Dalam salah satu unggahannya, ia berkomentar, "'Tunjangan beras cuma dapet 12 juta per bulan'. CUMA???? Sadar gak 12 juta kalau dipakai buat beli beras aja bisa sebanyak apa?"
Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan dan anggaran untuk tunjangan-tunjangan tersebut, menyatakannya tidak masuk akal. Kritiknya berlanjut pada gaya hidup yang dinilainya tidak mewakili kondisi rakyat Indonesia yang sedang susah.
"DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Lah kalay rakyat susah, masa DPR-nya mewah?? wkwk," sindirnya dalam postingan seminggu lalu. "Rakyat mana yang diwakilkan???? Pejabat itu kan pelayan rakyat. Pelayan mana yang bisa hidup enak di saat Tuan-nya melarat?"
Tragedi Affan Kurniawan dan respons publik seperti yang disuarakan Jerome Polin kembali memantik perdebatan panjang tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, serta tanggung jawab para pemangku kebijakan terhadap mereka yang diwakilinya. Tuntutan untuk proses hukum yang transparan dan adil bagi korban terus bergema.
