Terdapat 235.533 honorer (17,2%) yang belum diusulkan dan 66.495 (4,9%) yang tidak diusulkan sama sekali. Alasan penolakan pengusulan bervariasi, mulai dari pegawai yang sudah meninggal dunia (1,6%), tidak aktif bekerja (41,6%), tidak tersedia anggaran (39,7%), hingga tidak ada kebutuhan organisasi (17%).
Daerah dengan angka penolakan tertinggi didominasi oleh Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, disusul oleh sejumlah kabupaten seperti Mamuju, Tuban, Blitar, Boyolali, dan Kota Malang.
Tantangan dan Solusi Pendanaan
BKN mengidentifikasi beberapa kendala utama:
- Jumlah formasi yang ditetapkan instansi lebih sedikit daripada jumlah honorer yang ada.
- Belum tersedianya formasi untuk jabatan tertentu.
- Keinginan instansi untuk menunda atau mengubah alokasi formasi, seringkali dikarenakan keterbatasan anggaran.
Merespons hal ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah solusi. Merujuk pada Kepmenpan RB Nomor 116 Tahun 2025, upah PPPK Paruh Waktu dijamin setara dengan penghasilan honorer sebelumnya, atau mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) jika anggaran memadai.
Yang terbaru, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran yang memungkinkan pemerintah daerah menggunakan pos belanja tidak terduga jika anggaran belanja pegawai di APBD 2025 tidak mencukupi.
Mekanisme ini dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah sebelum perubahan APBD, dengan tetap melaporkannya kepada DPRD.
Baca Juga: BKN Dorong Percepatan Proses Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Ini Urutan Prioritasnya
Perlu Sinergi dan Supervisi Ketat
Prof. Zudan menegaskan bahwa rekrutmen CASN adalah pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi erat semua pihak. “BKN sendiri terus melakukan supervisi rutin, termasuk melalui webinar mingguan, untuk memastikan progres berjalan sesuai target,” ujarnya.
RDP ini ditutup dengan komitmen Komisi II DPR RI untuk memberikan arahan dan dukungan guna mempercepat penyelesaian berbagai hambatan, memastikan hak tenaga honorer, terutama untuk formasi paruh waktu, dapat segera terealisasi tanpa terkendala birokrasi dan anggaran.
