POSKOTA.CO.ID - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melanjutkan komitmennya untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada tahun 2025.
Proses seleksi nasional yang tengah berlangsung ini menjadi perhatian puluhan ribu calon aparatur sipil negara yang menantikan kepastian statusnya.
Update terbaru dari BKN pun dinantikan sebagai penanda progres dari tahapan rekrutmen yang begitu kompleks dan masif ini.
Dalam pengumuman resminya pada Rabu, 20 Agustus 2025, BKN menyampaikan perkembangan data yang cukup menggembirakan secara umum, dimana ratusan ribu usulan telah masuk dan diproses.
Baca Juga: Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu Tahun 2025, Cek Ketentuannya
Namun, di balik angka-angka positif tersebut, terselip sebuah fakta yang cukup mencengangkan dan berpotensi memicu kecemasan.
Ternyata, ribuan usulan dari berbagai daerah justru dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus ditolak oleh pihak otoritas kepegawaian tersebut.
Yang paling mencolok adalah penolakan yang terjadi di Jawa Timur, dimana sebanyak 2.225 usulan PPPK Paruh Waktu dari daerah tersebut dinyatakan gagal.
Angka yang sangat besar ini langsung memantik pertanyaan besar dari berbagai pihak: wilayah mana saja yang terkena imbasnya dan, yang lebih penting, apa sebenarnya penyebab di balik penolakan massal ini?
Angka Penolakan yang Mencolok
Berdasarkan paparan terbaru yang disampaikan oleh Suharmen, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi ASN BKN, dalam rapat daring bersama instansi pusat dan daerah pada Rabu, 20 Agustus 2025.
terungkap bahwa 2.225 usulan dari Pemprov Jawa Timur dinyatakan tidak lolos verifikasi. Tidak hanya itu, Pemkab Bekasi juga mencatatkan angka signifikan dengan 1.116 usulan yang ditolak.
