POSKOTA.CO.ID - Ribuan buruh diperkirakan akan menggelar demo, pada Kamis, 28 Agustus 2025, dalam aksi unjuk rasa yang dipusatkan di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Aksi ini digagas oleh Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta sejumlah aliansi serikat pekerja lainnya.
Demo buruh kali ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga momentum penting untuk menyoroti enam tuntutan utama yang telah dipersiapkan.
Tuntutan itu berkaitan dengan kesejahteraan, jaminan sosial, hingga kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap masih jauh dari harapan.
Adaun jadwal dan lokasi demo buruh 28 Agustus 2025 yang bisa disimak selengkapnya beserta deretan tuntutannya.
Baca Juga: Lagu Tema Film Demon Slayer: Infinity Castle Telah Resmi Dirilis, Ini Detailnya
Lokasi Demo Buruh 28 Agustus 2025
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @kspi_citu, KSPI mengumumkan bahwa ribuan buruh akan mengikuti aksi nasional bertajuk Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM).
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebutkan aksi nasional ini akan diikuti oleh sekitar 10 ribu buruh dari wilayah Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta.
Diperkirakan, massa akan mulai memadati aksi di beberapa titik tepatnya sejak pukul 09.00 WIB.
Selain di Jakarta, aksi serupa juga direncanakan berlangsung di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Titik konsentrasi massa berada di kantor gubernur, bupati, walikota, maupun kantor DPRD.
Misal, di Surabaya, buruh akan menggelar aksi di Kantor Walikota Surabaya dan Kantor DPRD Kota Surabaya.
Namun, titik utama tetap berada di ibu kota, tepatnya di kawasan Senayan, yang sejak lama menjadi lokasi strategis untuk menyuarakan tuntutan kepada para legislator.
Baca Juga: Makna dan Lirik Lagu Golden dari HUNTR/X, Sorotan Emosional di Balik OST K-Pop Demon Hunters
Deretan Tuntutan Buruh
Dalam aksi 28 Agustus 2025, buruh membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya yakni sebagai berikut.
- Menghapus sistem outsourcing.
- Menolak kebijakan upah murah.
- Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
- Mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 terkait aturan outsourcing.
- Meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus.
- Menjalankan reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.
