JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan memangkas trotoar di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, menuai kritik dari Koalisi Pejalan Kaki.
Rencana tersebut diklaim sebagai upaya mengurai kemacetan akibat proyek galian pipa di ruas jalan tersebut.
Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Syafruddin, menilai, langkah itu justru berpotensi merugikan pembangunan transportasi berkelanjutan (urban sustainable transport) yang telah dirintis sejak awal 2000-an oleh sejumlah Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
"Itu sesat, jadi merugikan (set back/kemunduran) atas proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis berbagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2000," ujar Syafruddin saat dihubungi Poskota, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Syafruddin menilai, upaya melebarkan jalan raya dengan mengorbankan fasilitas non-motorized transport (NMT), seperti jalur sepeda dan trotoar, adalah kebijakan yang sesat dan kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Baca Juga: Atasi Macet, Pramono Anung Izinkan Trotoar di TB Simatupang Dipangkas
"Melebarkan jalan raya dengan mengorbankan fasilitas NMT (jalur sepeda dan trotoar), adalah sesat dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional," ujar Syafruddin.
"Alih-alih menggusur trotoar, justru harusnya Gubernur tak mengambil langkah anarkis dan set back terhadap urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan mahal selama ini," lanjutnya.
Syafruddin menegaskan, kemacetan seharusnya diposisikan sebagai disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, agar mereka terdorong beralih ke transportasi publik.
"Seharusnya kemacetan di-drive sebagai disincentive atas pilihannya bagi pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor. Jadi biarkan saja," kata Syafruddin.
Sebagai solusi, ia menyarankan penerapan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar, serta tarif parkir progresif di kawasan padat kendaraan seperti TB Simatupang.
.jpg)
.jpg)
