Ia menegaskan, program Bang Andra tidak bermaksud mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan dukungan provinsi untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Baca Juga: Kesaksian Wartawan soal Awak Media Diintimidasi saat Liput Sidak Pabrik di Serang
“Prinsipnya, provinsi hadir untuk membantu mempercepat pembangunan. Kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. Program Bang Andra justru hadir untuk memperkuat upaya tersebut,” imbuh Deden.
Melalui program ini, diharapkan desa-desa di Banten memiliki akses jalan yang lebih baik. Dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kelancaran transportasi anak sekolah, penurunan biaya logistik pertanian, hingga pengembangan potensi wisata desa.
“Jika akses jalan bagus, perkembangan desa akan lebih cepat, indeks pembangunan desa meningkat, desa tertinggal berkurang, dan ekonomi warga ikut terangkat. Inilah tujuan utama program Bang Andra,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, menyebutkan bahwa anggaran APBD murni 2025 sebesar Rp83 miliar dialokasikan untuk pembangunan 40 ruas jalan desa dengan total panjang sekitar 33 kilometer.
Sedangkan perubahan APBD direncanakan mengalokasikan Rp100 miliar untuk 20 ruas jalan tambahan.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Tempat Camping Murah di Bogor, Cocok untuk Liburan Hemat
Dari total 431 usulan, Kabupaten Lebak menjadi daerah dengan jumlah pengajuan terbanyak, disusul oleh Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang. Jenis pekerjaan jalan pun menyesuaikan kondisi wilayah.
“Di wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang, kebanyakan menggunakan betonisasi karena kondisi tanahnya yang lembek dan mudah rusak jika hanya diaspal. Sedangkan di wilayah tengah dan utara, digunakan hotmix untuk mempercepat pengerjaan sekaligus menjaga kualitas jalan,” ujar Arlan.
.png)
