Dicky juga mengingatkan soal vape atau rokok elektrik yang sering dianggap aman. Menurutnya, aerosol vape mengandung nikotin, logam, karbonat, dan glikol yang juga meninggalkan residu berbahaya, ditambah risiko kebakaran dari baterai.
“WHO melalui FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) sudah jelas menganjurkan transportasi umum harus 100 persen bebas asap rokok. Usulan gerbong khusus merokok ini justru langkah mundur, tidak berbasis sains, dan bisa memicu sengketa hukum jika ada penumpang terdampak,” tegasnya.
Ia merekomendasikan agar seluruh transportasi umum steril dari rokok dan vape. Area merokok, kata dia, sebaiknya hanya tersedia di ruang terbuka yang jauh dari stasiun maupun jalur pejalan kaki.
“Alih-alih membuat gerbong merokok, yang harus dilakukan adalah memperkuat aturan, sanksi progresif, serta edukasi publik soal hak masyarakat terhadap udara bersih. Kereta juga perlu monitoring rutin kualitas udara, terutama PM2.5, demi transparansi kepada publik,” kata Dicky.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan, mengusulkan PT KAI kembali menyediakan gerbong khusus merokok pada layanan kereta jarak jauh.
“Ini ada masukan juga, gerbong yang selama ini ada, tapi setelah itu dihilangkan, sisakan satu gerbong untuk kafe, untuk ngopi. Paling tidak di situ untuk smoking area, Pak,” ujar Nasim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.
Ia meyakini keberadaan gerbong merokok bisa memberi keuntungan bagi PT KAI.
“Nah, karena banyak kereta tidak ada smoking area, Pak Bobby. Nah, paling tidak dalam kereta ini ada satu gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api, ya, kan? Pasti banyak itu, satu aja, terus smoking,” ucapnya. (cr-4)
