TAMBUN UTARA, POSKOTA.CO.ID - Camat Tambun Utara, Najamuddin, akhirnya buka suara terkait polemik dugaan adanya data fiktif dan penyelewengan dana kompensasi penggusuran bangunan liar di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
Dana kompensasi tersebut sebelumnya diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada warga yang terdampak.
Menurut Najamuddin, mekanisme pemberian dana kompensasi tidak dihitung berdasarkan jumlah bangunan, melainkan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) yang menempati rumah tersebut.
“Jadi satu rumah itu memang ditempati oleh tiga KK, karena rumahnya besar. Jadi mereka itu, satu rumah ditempati oleh beberapa KK,” ujar Najamuddin saat ditemui Poskota, Rabu, 20 Agustus 2025.
Baca Juga: 20 Bangunan Liar di Atas Saluran Air Kalideres Jakbar Dibongkar
Terkait adanya bangunan yang belum dibongkar, namun tetap menerima dana kompensasi, Najamuddin menegaskan pihaknya akan memproses hal itu.
“Pasti mereka akan membongkarnya. Jika ketahuan ada warga yang sudah dapat dana kompensasi tapi tidak membongkar bangunannya, maka kami akan proses,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pembongkaran bangunan liar di wilayahnya sudah dilakukan dalam tiga tahap, dan pada umumnya dilakukan secara mandiri oleh warga.
“Karena di daerah kami, ini sudah pembongkaran bangunan liar yang ketiga. Mereka pada akhirnya membongkar sendiri,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait masih adanya bangunan berdiri di sempadan Kali Gabus, Najamuddin menduga milik warga yang memiliki sertifikat.
“Mungkin yang masih berdiri hingga saat ini adalah mereka yang bersertifikat. Kami tidak berani, karena proses hukumnya juga belum dijalankan,” jelasnya.
Najamuddin juga mengimbau agar masyarakat tidak kembali mendirikan bangunan di atas tanah negara, khususnya di sempadan kali yang difungsikan untuk perairan.
Ia menegaskan, lurah Desa Srimukti sebelumnya juga telah menyampaikan hal itu kepadanya. Sebelumnya Poskota juga sudah berusaha untuk menghubungi langsung lurah Desa Srimukti.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Poskota masih belum mendapat tanggapan dari lurah maupun perangkat desa lainnya.
“Jadi mohon maaf, bukan karena data fiktif. Saya sudah konfirmasi. Nanti bisa juga ditanyakan kepada Pak Lurah atau Pak Sekdes,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, warga Desa Srimukti mengaku resah akibat adanya dugaan data fiktif dan penyelewengan dana kompensasi.
Keluhan mereka viral di media sosial hingga didengar langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sejumlah warga bahkan diundang ke kediaman Dedi di Lembur Pakuan, Subang, Sabtu 16 Agustus 2025.
Baca Juga: Berdiri di Atas Saluran Air, 35 Bangunan Liar di Kalideres Jakbar Dibongkar
Diman Supratman, 51 tahun, salah seorang warga, mengatakan dirinya sudah berulang kali menyampaikan keresahan kepada aparat desa setempat, namun tidak pernah direspons.
“Tidak ada respon sama sekali. Baik dari pihak pegawai, mulai dari lurah, kadus, RT, RW, dan staf juga sama sekali tidak ada yang menanyakan ke saya. Tidak ada,” kata Diman kepada Poskota, Senin, 18 Agustus 2025.
Ia juga mengaku tak menyangka video curhatnya bisa viral hingga mengundang perhatian Gubernur Jabar. Meski demikian, ia menilai aparat desa yang diduga melakukan penyimpangan masih bungkam.
“Jadi ya sampai kami datang ke sana (rumah Gubernur) dua hari yang lalu, sampai saat ini dari pihak pegawai sama sekali itu tidak ada respon. Kalau kami memang sudah lapor ke Pak Gubernur dan apa adanya,” tuturnya. (cr-3)
