Menurut Presiden, kesalahan penyaluran bansos yang terjadi sebelumnya, termasuk adanya penerima dari kalangan mampu, harus segera dihentikan agar tidak merugikan masyarakat miskin.
Untuk meningkatkan akurasi data, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sinergi lintas lembaga ini bertujuan memastikan penerima bansos benar-benar sesuai kategori yang ditentukan pemerintah.
Baca Juga: Belajar Nabung sampai Investasi Saham, Ini Daftar Kanal YouTube Keuangan Favorit Gen Z
Hasil verifikasi semester pertama 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 228 ribu penerima dari total 600 ribu penerima bansos terpaksa dicoret. Alasan pencoretan ini antara lain:
- Adanya transaksi mencurigakan, termasuk aktivitas judi online.
- Penerima memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap tinggi, seperti dokter, karyawan BUMN, hingga eksekutif perusahaan.
- Saat ini, sekitar 375 ribu data penerima lainnya masih dalam proses evaluasi lebih lanjut.
Sebagai bagian dari transformasi digital, pemerintah membuka rekening kolektif bagi penerima baru yang belum memiliki akun di bank Himbara. Dengan sistem ini, pencairan bansos diharapkan lebih cepat, efisien, dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
Kemensos juga memastikan bahwa setiap perubahan data penerima akan segera diintegrasikan dalam sistem perbankan agar bantuan langsung dapat disalurkan tanpa hambatan birokrasi.
