Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tegaskan: Lahan Tak Produktif 2 Tahun Akan Ditarik Negara

POSKOTA.CO.ID - Tanah di Indonesia adalah sumber daya terbatas yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak lahan yang tidak dimanfaatkan secara produktif, bahkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Fenomena ini memicu berbagai persoalan, mulai dari stagnasi pembangunan daerah, spekulasi harga tanah, hingga ketimpangan penguasaan lahan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan kebijakan penarikan tanah yang tidak dimanfaatkan selama lebih dari dua tahun. Langkah ini sejalan dengan prinsip “tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer Sabtu, 9 Agustus 2025: Penuh Perasaan dan Insting yang Tajam

Prinsip Dasar Hak atas Tanah di Indonesia

Menurut Nusron Wahid, tanah di Indonesia sejatinya adalah milik negara. Masyarakat hanya memperoleh hak untuk menguasai atau memanfaatkannya, bukan memiliki secara absolut. Hal ini merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan negara sebagai pihak yang mengatur dan mengelola pemanfaatan tanah demi kesejahteraan bersama.

Pernyataan Nusron yang menyoal klaim “tanah warisan leluhur” juga mempertegas konsep ini. Menurutnya, warisan hanya berarti pengalihan hak guna, bukan hak kepemilikan mutlak yang berlaku selamanya tanpa kewajiban memanfaatkan lahan secara produktif.

Mekanisme Penetapan Tanah Terlantar

Kementerian ATR/BPN menetapkan status tanah terlantar melalui prosedur yang terukur dan transparan. Berdasarkan regulasi yang berlaku, proses ini memakan waktu sekitar 578 hari atau hampir dua tahun, mencakup:

1. Identifikasi dan Pemetaan
   Tim melakukan survei dan verifikasi awal untuk mendata lahan yang diduga tidak digunakan sesuai peruntukan.
2. Pemberian Peringatan
   Pemegang hak diberi peringatan tertulis agar segera memanfaatkan tanah tersebut.
3. Monitoring dan Evaluasi
   Dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan ada atau tidaknya upaya pemanfaatan lahan.
4. Penetapan Status Tanah Terlantar
   Jika tidak ada perubahan, pemerintah menetapkan lahan tersebut sebagai tanah terlantar dan mengembalikannya menjadi tanah negara.

Pemanfaatan Tanah yang Ditarik Negara

Setelah kembali menjadi tanah negara, lahan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan publik, seperti:

• Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, fasilitas transportasi)
• Penyediaan fasilitas umum (sekolah, rumah sakit, taman kota)
• Program reforma agraria untuk pemerataan akses lahan bagi masyarakat kecil dan petani

Kebijakan ini memastikan tanah tidak hanya menjadi objek investasi pasif, tetapi benar-benar menjadi modal pembangunan nasional.

Dampak Positif Kebijakan

a. Mengoptimalkan Aset Nasional

Lahan yang sebelumnya menganggur dapat dimanfaatkan untuk proyek strategis.

b. Mengurangi Spekulasi Tanah

Pemilik lahan tidak lagi bisa menahan tanah dalam jangka panjang hanya untuk menunggu kenaikan harga.

c. Mendukung Reforma Agraria