Aturan Baru Penulisan Nama di KTP dan KK Minimal Dua Kata, Bagaimana Jika Hanya Satu Kata?

Baca Juga: Ini 3 Ide Lomba Lucu Buat 17 Agustus yang Unik

Prinsip dan Syarat Penulisan Nama

Permendagri tersebut juga menegaskan bahwa penulisan nama dalam dokumen resmi harus mengacu pada beberapa prinsip penting:

1. Sesuai norma agama, kesopanan, dan kesusilaan.
2. Tidak boleh disingkat, kecuali singkatan tersebut tidak menimbulkan tafsir ganda.
3. Tidak diperkenankan mencantumkan angka, tanda baca, maupun gelar pendidikan dan keagamaan dalam akta pencatatan sipil.
4. Nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Tata Cara Penulisan Nama yang Dibenarkan

Dalam Pasal 5 ayat (1), diatur pula bagaimana tata cara penulisan nama yang benar:

1. Nama harus ditulis menggunakan huruf Latin, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
2. Nama marga, famili, atau sebutan lainnya dapat dicantumkan, selama masih dalam satu kesatuan nama.
3. Gelar seperti Prof, Ir, dr, H, Hj bisa dicantumkan di depan nama di KTP dan KK.
4. Gelar akademik seperti S.Pd, A.Md, atau lainnya dapat dicantumkan di belakang nama.

Namun, penting dicatat bahwa penulisan gelar tidak diizinkan dalam akta kelahiran, karena fokus utama dokumen tersebut adalah pada identitas dasar individu.

Baca Juga: Asyik! Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur

Teguh Setyabudi mengingatkan masyarakat bahwa nama adalah doa dan harapan orang tua untuk anaknya. Oleh karena itu, memberikan nama yang baik dan sesuai aturan menjadi hal penting bagi keberlangsungan administrasi seseorang sepanjang hidupnya.

"Nama adalah harapan dan doa dari orangtua. Mari berikan nama yang terbaik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022," ujar Teguh.

Pemberlakuan aturan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat tetapi juga memberikan arah yang lebih jelas bagi petugas administrasi kependudukan.

Sistem informasi kependudukan yang berbasis digital membutuhkan konsistensi penamaan agar menghindari kesalahan pencatatan atau duplikasi data.

Dengan identitas nama yang jelas dan sesuai, pemerintah dapat menjalankan berbagai layanan publik dengan lebih akurat dan efisien, mulai dari pemilu, bantuan sosial, hingga layanan kesehatan.