"Sekecil apa pun “kebenaran” akan sangat bermakna, ketimbang tebar pesona tanpa fakta, apalagi mengada – ada, agar menjadi viral dan terlihat fenomenal, meski kadang tak selaras dengan etika dan moral..” kata Harmoko.
Jauh sebelum momen pemilu acap diramaikan dengan politik pencitraan, setelah pemilu selesai, berlanjut dengan politik tebar pesona. Ini sebatas istilah karena baik pencitraan dan tebar pesona, keduanya adalah sama sebangun.
Yang hendak disampaikan adalah dalam dunia politik tak lepas dari segala atraksi politik untuk membangun simpati, mengerek elektabilitas dan popularitas.
Ini sah – sah sah saja, karena kedua pola dimaksud bagian dari strategi politik yang dibangun untuk mendapatkan dukungan publik, baik ketika masih menjadi kandidat maupun setelah menjabat.
Baca Juga: Kopi Pagi: Warisan Politik
Ada semacam adagium bahwa pencitraaan atau tebar pesona hendaknya tiada henti dilakukan. Kian kuat tebar pesona dan pencitraan, semakin dikenal publik, yang pada ujungnya menumbuhkan ketertarikan.
Tentu, jika pesona yang ditebarkan penuh dengan kejujuran, bukan kebenaran semu, apalagi palsu. Sebab, sesuatu yang semu akan menghasilkan dukungan semu, elektabilitas semu dan popularitas di atas kertas.
Ada kata bijak mengatakan bahwa kebenaran akan tetap menjadi benar, jika diucapkan secara benar, diterapkan secara baik dan benar pula. Kebenaran “semu”, jika diterapkan dengan ragu, setengah hati. Kebenaran “palsu”, jika diterapkan hanya untuk mengikuti hawa nafsu.
Kita semua tentu tidak ingin kebenaran palsu tumbuh subur menebarkan aroma "kebohongan" yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dapat pula menimbulkan rasa saling curiga, salah paham dan menajamnya perselisihan.
Itulah sebabnya sejak negeri ini berdiri menegakkan kebenaran dan keadilan telah menjadi pedoman berbangsa dan bernegara.
Ajakan "berani membela kebenaran dan keadilan" secara gamblang dirinci dalam butir - butir pengamalan sila kedua falsafah bangsa, Pancasila.
