JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli).
"Pemprov (Jakarta) harus mengganti panitia seleksi PPSU, semua dievaluasi," kata Trubus saat dihubungi awak media, Kamis, 17 Juli 2025.
Trubus menyebut, kasus tersebut mencerminkan adanya kerusakan birokrasi yang kronis dan melibatkan aktor dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri.
“Investigasi juga perlu dilakukan untuk mengungkap apakah pungli dilakukan individu atau berlangsung secara sistematis. Kalau terbukti, harus melibatkan aparat penegak hukum. Mereka wajib disanksi hukum, bahkan status PNS-nya bisa dicabut,” katanya.
Baca Juga: DPRD Jakarta Tanggapi Pungli Rekrutmen PPSU: Ditindak Jika Terbukti
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat diperiksa dan diproses hukum. Indikasi pungli dalam seleksi PPSU merupakan bagian dari upaya terstruktur untuk memanfaatkan kerentanan para pencari kerja.
“Itu cerminan upaya sistematis di tengah kesulitan pekerjaan. Mereka memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dari calon PPSU. Ini pelanggaran hukum, tak elok, dan memperlihatkan betapa bobroknya birokrasi di Pemprov,” ujarnya.
Ia pun mendorong dilakukan secara ketat dengan melibatkan lembaga-lembaga independen seperti Ombudsman dan kepolisian.
“Kalau sudah dari awal, bisa jadi memang disengaja. Mereka mengatur proses dengan berbagai celah yang dimanfaatkan. Ini jelas memalukan dan melanggar etika birokrasi,” katanya.
Baca Juga: DPRD Jakarta Ungkap Dugaan Pungli Rekrutmen PPSU di Jakarta, Wagub Rano: Tindak!
Kendati begitu, Trubus menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan serius bagi Pramono Anung dan Rano Karno selaku Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta. Keberanian mereka berdua diuji untuk memutus mata rantai persekongkolan yang sudah berlangsung lama tersebut.
.jpg)
.jpg)
