Rocky menambahkan bahwa satire terhadap Jokowi telah menjadi fenomena budaya populer. Ia menyebut bentuk ekspresi ini sebagai "counter culture" yang menunjukkan kekecewaan publik terhadap sosok mantan presiden.
"Yang terjadi sebaliknya, semakin hari status kenegarawanan seorang mantan presiden itu hilang, dibuat olok-olok di media sosial, dilukis dalam bentuk satire, atau bahan candaan di belakang truk, bak-bak truk," ungkapnya.
Terkait tuduhan Jokowi akan adanya konspirasi besar, Rocky menegaskan bahwa beban pembuktian justru ada di tangan Jokowi sebagai pihak yang melontarkan tuduhan.
Baca Juga: Kasus Ijazah Palsu Jokowi Naik ke Penyidikan
"Jadi, Presiden Jokowi sebagai manusia politik yang punya dokumen, punya memori selama 10 tahun tentang elite politik tentu mesti membuktikan," katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa publik Indonesia menantikan pembuktian fakta secara terbuka, termasuk proses hukum yang adil atas kasus ijazah serta pemakzulan Gibran. Rocky mengingatkan bahwa kejujuran dan integritas moral tetap menjadi pondasi utama dalam demokrasi.
"Kesempatan kita untuk membangun negara harus dimulai dengan tersedianya keadilan, tersedianya kejujuran," ujarnya.
Rocky juga menyinggung soal respons kelompok pendukung Jokowi yang menurutnya mulai kehilangan narasi yang kuat dalam membela sang mantan presiden. Ia menyebut argumen yang dikembangkan oleh kelompok tersebut bersifat reaktif dan tidak substantif.
Baca Juga: Dituding Sebar Berita Bohong Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo: Yang Lapor-lapor Ini Aneh
"Geng yang berupaya untuk membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi makin lama makin solid argumennya. Sementara pihak Pak Jokowi tidak punya kerangka berpikir utuh selain reaktif," tegas Rocky.
Sebagai penutup, Rocky menggarisbawahi pentingnya kejujuran sebagai nilai dasar dalam kepemimpinan politik, terutama setelah seorang tokoh tidak lagi menjabat.
"Kejujuran itu adalah panggilan untuk menjaga nobilitas. Dan Pak Jokowi kehilangan momentum itu," pungkasnya.
