MEDAN SATRIA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menyebut, para pekerja migran yang berangkat ke luar negeri secara ilegal sangat rawan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Kalau orang yang berangkat secara ilegal, pasti sulit dilindungi dan rawan terkena masalah dan kekerasan. Bahkan rawan kena TPPO," kata Karding seusai menjenguk 18 calon pekerja migran ilegal yang gagal diberangkatkan ke Arab Saudi, Jumat, 4 Juli 2025
Karding mengatakan, pihaknya bersama BP3MI terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pemberangkatan pekerja migran non-prosedural, yang banyak diduga diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
"Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa kami berupaya mengurangi pemberangkatan pekerja migran secara ilegal yang diduga banyak terjadi di Bandara Soekarno-Hatta," ujarnya.
Dalam kunjungannya, Karding juga berdialog dengan para korban. Ia menyebut, ke-18 orang yang berasal dari Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) akan diberi kesempatan untuk diberangkatkan kembali secara resmi dan legal.
"Semua akan kita data, siapa yang mau berangkat kembali bekerja di luar negeri. Kita upayakan berangkat secara resmi, prosedural, dan legal," ucap dia.
Sementara itu, setelah proses pemeriksaan di Polres selesai, seluruh korban akan dikawal pulang hingga ke rumah masing-masing.
"Yang 18 itu akan kita kawal pulang sampai ke rumahnya. Termasuk yang dua orang dari NTB. Kita pastikan mereka sampai ke rumah dengan selamat," ujarnya.
Baca Juga: Komisi I DPR Dukung Restrukturisasi Satgas TPPO Sebagai Langkah Penegakan Hukum
Lebih lanjut, Karding membeberkan modus para pelaku pengiriman ilegal. Para calon PMI itu diberi uang muka (DP) sebesar Rp2 juta hingga Rp2,5 juta untuk memancing mereka mau diberangkatkan.
"Mereka belum bayar, tapi malah dikasih DP. Modus calo itu memang ngasih uang Rp5 juta, tapi baru dikasih sekitar Rp2 juta sampai Rp2,5 juta. Tujuannya untuk memotivasi mereka agar mau berangkat," jelasnya.
Dana tersebut juga digunakan untuk membayar visa ziarah, bukan visa kerja. Hal ini yang kemudian membuat posisi mereka makin rentan menjadi pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal.
"Nanti setelah bekerja baru dipotong untuk visa ziarah. Jadi mereka ini bukan pakai visa kerja. Kalau visa kerja itu lebih aman," katanya.
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Cepat Tangani TPPO, Kapolri: Kami Akan Tindak Siapapun yang Terlibat
Menurutnya, fenomena ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi seluruh pihak, baik dari unsur pemerintah, kepolisian, maupun imigrasi.
"Saat ini banyak sekali pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural. Ini PR besar kita lintas sektor. Kalau tidak diselesaikan, kita tidak bisa bicara perlindungan pekerja migran," tuturnya. (CR-3)
