POSKOTA.CO.ID - Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menyeret nama lembaga negara, kali ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Pernyataan Nikita yang meminta BPOM dibubarkan menuai polemik luas di media sosial, hingga memicu klarifikasi langsung dari Kepala BPOM, dr. Taruna Ikrar.
Dalam kesempatan terpisah usai menerima kunjungan Menteri Pertahanan RI, dr. Taruna sekaligus menjelaskan mengenai program strategis pemerintah terkait pendirian Pabrik Obat Pertahanan.
Pihaknya memaparkan rencana besar pemerintah bersama Kementerian Pertahanan untuk membangun Pabrik Obat Pertahanan.
Proyek ini dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang guna memperkuat ketahanan nasional di sektor kesehatan.
Menurut Taruna, selama ini Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku obat dari luar negeri, yang membuat pasokan farmasi dalam negeri rentan terhadap fluktuasi global dan krisis geopolitik.
Kehadiran Pabrik Obat Pertahanan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan tersebut.
“Ini soal kemandirian bangsa. Kami di BPOM siap mengawasi proses produksinya sesuai standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOTB), mempercepat izin edar, dan memastikan mutunya. Ini bukan sekadar proyek bisnis, ini bagian dari pertahanan nasional,” tegas Taruna, seperti dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.
Selain itu, BPOM juga akan berperan aktif dalam pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan memperluas distribusi obat-obatan murah melalui Program Apotek Merah Putih.
Program ini akan menargetkan pelosok-pelosok desa dengan memanfaatkan jaringan koperasi dan apotek TNI, demi menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang selama ini kesulitan mengakses obat berkualitas dengan harga terjangkau.
Baca Juga: Nikita Mirzani Laporkan Rekaman Ilegal di Bukti Kasus Pemerasan
.jpg)
