Menjadi ASN guru tetap menjadi cita-cita banyak tenaga pendidik honorer. Status ASN dinilai memberikan jaminan masa depan yang lebih pasti, mulai dari gaji pokok yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, hingga fasilitas tunjangan dan pengembangan karier.
Berdasarkan regulasi tersebut, gaji pokok ASN guru berkisar antara Rp1.938.500 hingga Rp7.329.000, tergantung golongan dan masa kerja. Selain itu, ASN guru berhak atas sejumlah manfaat lain, di antaranya:
- Tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan kinerja.
- Pengakuan formal dalam sistem birokrasi pemerintahan.
- Akses program pengembangan kompetensi berkelanjutan.
- Perlindungan hukum dan jaminan sosial.
- Lingkungan kerja yang lebih mendukung profesionalisme.
Nunuk Suryani menekankan, meski peluang seleksi PPPK 2025 belum tersedia, pemerintah terus melakukan evaluasi kebutuhan formasi dan menyiapkan kebijakan rekrutmen jangka panjang yang lebih sistematis dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Fokus pada Kompetensi, Bukan Semata Status
Di sisi lain, Nunuk mengimbau seluruh guru honorer agar tidak sekadar mengejar status ASN, melainkan tetap memprioritaskan peningkatan kualitas diri dan kompetensi profesional.
Dalam era transformasi pendidikan, guru diharapkan mampu beradaptasi dengan tuntutan pembelajaran berbasis teknologi, inovasi kurikulum, dan kebutuhan karakter siswa yang kian dinamis.
“Harapan tetap ada, dan kami mengajak seluruh guru honorer untuk mempersiapkan diri. Yang penting, jangan berhenti belajar dan meningkatkan kualitas diri. Pemerintah tidak tinggal diam,” ujarnya.
Baca Juga: Selesaikan Misi Lalu Dibayar Saldo DANA Gratis dari Aplikasi Penghasil Uang Rating 4,8
Strategi Jangka Panjang: Evaluasi dan Pembenahan Rekrutmen
Pemerintah menyadari bahwa sistem rekrutmen ASN guru perlu perbaikan menyeluruh, baik dari sisi perencanaan formasi, transparansi seleksi, hingga percepatan proses pengangkatan.
Dalam waktu dekat, Kemendikbudristek bersama kementerian terkait akan melakukan kajian komprehensif untuk memastikan:
- Proyeksi kebutuhan guru berdasarkan data riil daerah.
- Skema rekrutmen yang adil dan inklusif.
- Integrasi sistem seleksi digital yang transparan.
- Percepatan sertifikasi kompetensi bagi guru honorer.
- Penguatan kesejahteraan melalui tunjangan dan bantuan sosial transisi.
Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi keberlanjutan program pengangkatan ASN guru yang lebih terukur, sehingga penundaan formasi tidak lagi terulang setiap tahun.
Penundaan pembukaan seleksi PPPK guru 2025 memang mengecewakan banyak pihak. Namun, pemerintah menegaskan bahwa komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan dan profesionalisme guru honorer tetap menjadi prioritas.
Melalui perluasan akses Program PPG, peningkatan TPG, dan evaluasi kebijakan rekrutmen ASN, pemerintah berupaya memberikan solusi jangka pendek dan panjang secara berimbang.
