Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyadari masalah tersebut. Ia mengakui adanya persoalan itu bisa menjadi ganjalan bagi kelangsungan proyek angkutan masal itu.
Namun, mantan Walikota Solo ini yakin proyek pembangunan monorel tidak akan terganggu oleh pembayaran utang tiang monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM) kepada PT Adhi Karya. Ia pun mengaku, telah mengkomunikasikan masalah ini dengan kedua belah pihak.
"Saya sudah sampaikan ke Adhi Karya, juga ke PT JM supaya ndak ganggu karena proyek ini sedang berjalan," ujar Jokowi di Balaikota, Selasa (26/11/2014).
Namun, dirinya enggan terlibat lebih jauh untuk penyelesaian utang tersebut. Terlebih, urusan itu bukanlah government to government, melainkan bussines to bussines.
"Terserah mereka. Kita itu urusannya monorel dibangun, terus dimulai, terus jalan, sekarang sampai mana gitu," katanya.
Sejak diresmikan Jokowi, proyek telah jalan satu bulan lebih, PT JM diketahui belum membayar sepeserpun hutangnya.
Beredar kabar, PT JM bersedia membayar jika nilai pondasi di bawah Rp 90 miliar. Direksi PT JM sendiri hingga kini tak pernah mau dikonfirmasi soal besaran nilai utang tersebut.
Ketua DPRD DKI Jakarta H.Ferial Sofyan, mengatakan proyek tersebut tidak boleh terganggu. PT JM harus menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya.
“Jangan sampai proyek penting ini terganjal,” katanya.
Menurut Ferial, monorel tersebut dibutuhkan warga. “Bila ada utang piutang memang harus dibereskan. Agar tidak mengganjal program ini,” ujar Ferial.
Baca Juga: Pemprov Jakarta Luncurkan Benyamin Sueb Award, Wagub Rano Karno Teteskan Air Mata
Proyek Resmi Dibatalkan
Akhirnya pada tahun 2015, di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mencabut izin PT Jakarta Monorail dan membatalkan proyek monorel. Ahok menyebut proyek ini tidak realistis secara teknis dan tidak bisa menyelesaikan masalah transportasi secara menyeluruh.
.jpg)
.jpg)
